Korupsi Dispora OKI Naik Penyidikan, Kejari Periksa Tiga Saksi Kunci

KAYUAGUNG, NUSALY.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) terus mendalami kasus dugaan korupsi Dispora OKI tahun anggaran 2022. Pasca peningkatan status kasus ke tahap penyidikan, Kejari OKI telah memanggil dan memeriksa tiga saksi kunci pada Selasa (30/7/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKI, Hendri Hanafi, SH, MH, melalui Kasi Pidsus Eko Nurlianto, SH, MH, mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. “Ya benar, hari ini kami periksa tiga orang,” ujarnya kepada awak media. Namun, Eko enggan membeberkan identitas saksi-saksi tersebut dengan alasan kepentingan penyidikan.

“Mohon bersabar, untuk nama-nama yang diperiksa saat ini belum bisa kami informasikan ke publik karena masih dalam ranah penyidikan,” kata Eko. Ia berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat jika ada perkembangan signifikan dalam kasus ini.

Temuan BPK Jadi Titik Awal

Dugaan korupsi di Dispora OKI ini terungkap berkat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) OKI tahun 2022. BPK menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan di Dispora OKI, salah satunya terkait kelebihan bayar yang tidak dikembalikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kejari OKI telah memeriksa 38 orang sebagai saksi sebelum akhirnya meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dispora OKI, termasuk Ir, Ha, Ap, Mu, dan Im, telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Upaya Mengungkap Kasus

Kejari OKI berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. “Kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk memastikan kasus ini terang benderang,” tegas Eko. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang relevan terkait kasus ini.

Dampak Korupsi pada Pembangunan

Dugaan korupsi di Dispora OKI menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap pembangunan sektor pemuda dan olahraga di kabupaten tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet dan pengembangan fasilitas olahraga justru diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat berharap Kejari OKI dapat mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke meja hijau. Jika terbukti bersalah, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengembalikan kerugian negara.

Kasus dugaan korupsi di Dispora OKI menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Kejari OKI terus berupaya mengungkap kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi kunci dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Masyarakat menantikan hasil akhir dari proses hukum ini sebagai bukti bahwa hukum berlaku adil bagi siapa saja, tanpa pandang bulu. (puputzch)