KPK Periksa Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terkait Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR

OGAN KOMERING ULU, NUSALY.COM – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H. Teddy Meilwansyah. Pemeriksaan ini dilakukan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di Kabupaten OKU.

Dilansir dari Sumeks.co pada Minggu (23/3/2025) menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah masih merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi terkait fee dari sembilan paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU.

Pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah berlangsung pada Sabtu (22/3/2025) kemarin di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) OKU. Proses pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih lima jam, dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

KPK Benarkan Pemeriksaan Bupati OKU Sebagai Saksi

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan terhadap Bupati OKU tersebut.

Melalui pesan singkat WhatsApp yang diterima pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WIB, Tessa Mahardhika mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus OTT yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Kabupaten OKU.

Pemeriksaan Berlangsung Senyap, Awak Media Ketinggalan Informasi

Menariknya, proses pemeriksaan Bupati Teddy Meilwansyah oleh tim penyidik KPK ini berlangsung sangat tertutup dan tidak terendus oleh awak media yang bertugas di Kabupaten OKU. Para wartawan baru mendapatkan informasi mengenai adanya pemeriksaan tersebut setelah waktu Maghrib. Namun, ketika mereka tiba di Mapolres OKU, suasana di lokasi sudah tampak sepi.

Tidak ada tanda-tanda aktivitas pemeriksaan yang sebelumnya berlangsung selama berjam-jam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan media kehilangan momen penting ini adalah ketatnya kerahasiaan yang diterapkan oleh KPK selama proses pemeriksaan.

Kapolres OKU Mengaku Tidak Tahu Menahu Soal Pemeriksaan

Bahkan, Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni SIK MH, mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai jalannya pemeriksaan Bupati Teddy Meilwansyah oleh KPK. Imam Zamroni menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, dirinya sedang berada di Palembang dalam rangka persiapan serah terima jabatan (sertijab).

“Saya sedang di Palembang. Sedang persiapan sertijab. Kalau peminjaman tempat oleh KPK memang benar sejak 17 Maret lalu,” ujar Imam Zamroni, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Senada dengan Kapolres, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres OKU, AKP Ibnu Holdon, juga mengaku tidak mengetahui secara spesifik mengenai pemeriksaan terhadap Teddy Meilwansyah. Namun, AKP Ibnu Holdon membenarkan bahwa KPK memang telah meminjam tempat di Mapolres OKU sejak beberapa hari sebelumnya untuk keperluan penyidikan.

“Kalau masalah Teddy (Meilwansyah) saya tidak monitor. Kalau masalah KPK meminjam tempat, saya monitor,” kata AKP Ibnu Holdon.

Kasus Dugaan Korupsi Apa yang Menjerat Bupati OKU?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai detail kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati OKU, Teddy Meilwansyah. Ketika dikonfirmasi secara lebih rinci, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, belum memberikan respons melalui pesan singkat yang dikirimkan.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah ini erat kaitannya dengan kasus OTT yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Kabupaten OKU. Kasus ini diduga melibatkan praktik suap dan pemotongan anggaran pada sembilan proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Publik Menanti Status Hukum Bupati OKU Selanjutnya

Pemeriksaan terhadap seorang kepala daerah, meskipun saat ini masih berstatus sebagai saksi, tentu saja menarik perhatian besar dari publik. Banyak pihak yang bertanya-tanya apakah nantinya status hukum Teddy Meilwansyah akan berubah dari saksi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

KPK sendiri dikenal memiliki strategi khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Pemeriksaan saksi sering kali menjadi langkah awal yang krusial sebelum adanya penetapan tersangka. Informasi yang diperoleh dari para saksi akan dianalisis dan dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik korupsi tersebut.

KPK Bergerak Diam-Diam dalam Mengungkap Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang dikenal dengan gaya kerjanya yang sering kali bergerak secara diam-diam dan tanpa banyak publikasi di awal proses penyidikan. Tak jarang, operasi penindakan yang mereka lakukan baru terungkap ke publik setelah semua proses berjalan dengan matang.

Dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten OKU ini, KPK bahkan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah selama lebih dari lima jam tanpa terendus oleh media. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya strategi KPK dalam menjaga kerahasiaan proses penyidikan untuk menghindari adanya upaya penghilangan barang bukti atau pelarian tersangka.

KPK Akan Dalami Keterlibatan Pihak Lain dan Aliran Dana

Sebelumnya, dalam rilis yang digelar pada Minggu (16/3/2025), Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi di Dinas PUPR Kabupaten OKU. KPK juga akan menelusuri aliran dana yang diduga turut diterima oleh pihak-pihak lain, termasuk adanya indikasi aliran dana kepada seluruh anggota DPRD OKU.

“Serta akan mendalami adanya keterlibatan pihak lainnya seperti penjabat Bupati serta Bupati yang baru dilantik, karena kewenangan penandatangan pencairan anggaran ada pada pejabat tertinggi di sana,” urai Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Jadi Sorotan

Kasus dugaan korupsi ini diketahui berkaitan dengan praktik suap dan pemotongan anggaran pada sembilan proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten OKU. Salah satu proyek yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati OKU yang menelan anggaran sekitar Rp 8,3 miliar.

Selain proyek rehabilitasi rumah dinas, terdapat delapan proyek lainnya yang belum dirinci secara detail oleh KPK. Namun, proyek-proyek tersebut diduga kuat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya di wilayah Kabupaten OKU.

Modus Operandi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR OKU

Berdasarkan informasi awal yang berhasil dihimpun, diduga para pejabat terkait di Dinas PUPR Kabupaten OKU melakukan praktik pemotongan anggaran dari nilai proyek yang telah disetujui. Selain itu, mereka juga diduga menerima suap dari pihak swasta atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di dinas tersebut.

Praktik korupsi semacam ini tentu sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan di daerah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

KPK Telah Menetapkan Enam Tersangka dalam Kasus Ini

Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai lokasi di Kabupaten OKU terkait kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Keenam tersangka tersebut adalah:

1. Nopriansyah – Kepala Dinas PUPR OKU
2. Ferlan Juliansyah – Anggota Komisi III DPRD OKU
3. M. Fahrudin – Ketua Komisi III DPRD OKU
4. Umi Hartati – Ketua Komisi II DPRD OKU
5. M. Fauzi alias Pablo – Pihak swasta
6. Ahmad Sugeng Santoso – Pihak swasta

Selain menetapkan enam orang tersangka, KPK juga berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar yang diduga merupakan uang suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti penting dalam proses penyidikan kasus ini.

Pengembangan Kasus dan Potensi Tersangka Baru

Dengan adanya pemeriksaan terhadap Bupati Teddy Meilwansyah, tidak menutup kemungkinan bahwa KPK akan terus mengembangkan kasus ini dan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup kuat. Status Bupati yang saat ini masih sebagai saksi bisa saja berubah seiring dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim KPK.

Masyarakat tentu berharap agar KPK dapat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kabupaten OKU ini hingga ke akar-akarnya dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Kasus dugaan korupsi di Kabupaten OKU ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan tidak takut untuk melaporkan jika mengetahui adanya praktik korupsi di lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara dan proses pengadaan barang dan jasa juga sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Dengan adanya sinergi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat semakin ditekan. (dhi)