Skandal Korupsi Kredit Jumbo Rp1,3 Triliun: Kejati Sumsel Periksa Direksi PT BSS dan PT SAL, Usut Aliran Dana Bank Pelat Merah

PALEMBANG, NUSALY – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terus mengintensifkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi berskala jumbo yang melibatkan dua entitas korporasi, PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL). Kasus ini ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai angka fantastis Rp1,3 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi kredit terbesar yang tengah ditangani di wilayah hukum Kejati Sumsel.

Pada Jumat, 1 Agustus 2025, penyidik Kejati Sumsel memeriksa dua saksi kunci, yakni WS yang menjabat sebagai Direktur di kedua perusahaan tersebut, dan V selaku Direktur Keuangan PT BSS dan PT SAL. Pemeriksaan ini merupakan bagian vital dalam pendalaman penyidikan dugaan korupsi fasilitas pinjaman kredit dari salah satu bank milik negara (bank plat merah) kepada kedua perusahaan tersebut.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, membenarkan adanya pemeriksaan intensif ini. “Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel hari ini memeriksa dua saksi penting, yakni WS dan V. Keduanya diperiksa di ruang Bidang Pidsus sebagai bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan korupsi ini,” jelas Vanny.

Pemeriksaan terhadap WS dan V berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan berjalan cukup intensif. Tim penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan yang menggali detail seputar mekanisme pengajuan kredit, aliran dana yang diterima, hingga penggunaan dana pinjaman tersebut.

Mata Rantai Dugaan Korupsi: Dari Perusahaan hingga Pejabat Daerah

Skala kerugian yang mencapai triliunan rupiah mengindikasikan bahwa kasus ini memiliki kompleksitas yang tinggi dan kemungkinan melibatkan banyak pihak. Vanny Yulia Eka Sari menegaskan bahwa pemeriksaan saksi-saksi lain akan terus dijadwalkan guna mendalami lebih jauh peran pihak-pihak terkait. “Ini merupakan bagian dari rangkaian panjang proses penyidikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kejati Sumsel juga telah memeriksa sejumlah pejabat penting dari instansi pemerintah daerah, menunjukkan potensi keterlibatan lintas sektor dalam skandal ini. Beberapa nama yang telah diperiksa antara lain:

• Sigit Wibowo (mantan Kepala Dinas Kehutanan tahun 2012)
• FR (mantan Kepala Dinas Perkebunan tahun 2012-2016)
• HK (Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan)
• Beberapa pejabat aktif seperti MM dan OS dari Dinas Perkebunan Sumsel
• RA selaku pemeriksa lapangan dari Kanwil ATR/BPN Sumsel.

Tidak hanya itu, penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di empat lokasi strategis. Lokasi tersebut meliputi Kantor PT BSS dan PT SAL di Jalan Mayor Ruslan Palembang, Kantor PT PU di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, serta kediaman pribadi WS di Jalan Mayor Ruslan. Dari penggeledahan ini, sejumlah dokumen penting, surat-surat, serta perangkat elektronik seperti telepon genggam dan CPU komputer telah disita sebagai barang bukti.

Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,3 triliun, kasus ini menjadi perhatian serius publik di Sumatera Selatan. Kejati Sumsel memastikan akan terus bekerja secara profesional dan transparan dalam menuntaskan penyidikan hingga ke akar permasalahan, termasuk menelusuri secara mendalam keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam aksi korupsi besar ini. Komitmen ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan keadilan. (InSan)