Sidak di Jakabaring, Ratu Dewa Bidik Efisiensi Rp10 Miliar Lewat “Rumah Satu Atap”

Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakabaring. Selain memangkas birokrasi yang berbelit, kebijakan penggabungan kantor OPD ini diklaim mampu menghemat anggaran daerah hingga belasan miliar rupiah.

PALEMBANG, NUSALY – Wajah birokrasi di Kota Palembang kini tengah menjalani “operasi besar-besaran”. Kamis (12/2/2026), Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Jakabaring untuk memastikan reformasi pelayanan bukan sekadar jargon di atas kertas.

Setibanya di lokasi, Dewa tak langsung menuju meja pejabat. Ia memilih menyambangi warga yang tengah mengantre, salah satunya mereka yang sedang mengurus kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Dari dialog singkat itu, ia menggali realitas lapangan: apakah layanan benar-benar cepat atau masih terjebak pada alur yang melelahkan.

“Masyarakat datang dengan kebutuhan mendesak. Negara tidak boleh absen, harus hadir lewat pelayanan yang profesional dan humanis. Tidak boleh lagi ada kata berbelit-belit,” tegas Ratu Dewa di sela-sela sidaknya.

Memangkas Biaya, Menghemat Miliaran

Langkah paling berani dari reformasi ini adalah kebijakan regrouping atau penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu gedung terintegrasi di MPP. Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, hingga BPBD kini berkantor di atap yang sama.

Hasilnya pun konkret. Dengan sentralisasi ini, Pemkot Palembang berhasil menekan biaya operasional secara signifikan. Mulai dari pemeliharaan gedung, biaya listrik, internet, hingga pengadaan tenaga pendukung seperti keamanan dan kebersihan kini jauh lebih ramping.

“Untuk tahap awal saja, kita sudah bisa menghemat anggaran lebih dari Rp10 miliar,” ungkap Dewa. Angka yang cukup fantastis ini rencananya akan dialihkan untuk membiayai program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat banyak.

“Efisiensi ini bukan soal memangkas fungsi, tapi membuang beban administratif yang tidak perlu agar anggaran bisa kembali ke kantong rakyat lewat program nyata.”

Optimalisasi Aset Daerah

Tak hanya berhenti pada penghematan, Pemkot Palembang juga mulai melirik aset-aset kantor lama yang kini kosong akibat penggabungan tersebut. Alih-alih membiarkannya terbengkalai, gedung-gedung lama itu akan dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ratu Dewa menegaskan, pola One Stop Service (OSS) yang kini dipusatkan di MPP Jakabaring adalah wajah masa depan Palembang. Koordinasi antar-dinas kini bisa dilakukan hanya dengan berjalan kaki antar-ruangan, tanpa harus berkirim surat berhari-hari.

Melalui reformasi ini, MPP Jakabaring bukan hanya menjadi tempat mengurus KTP atau izin usaha, melainkan simbol perubahan budaya kerja pemerintah yang lebih modern, adaptif, dan yang terpenting: hemat biaya. (desta)