Palembang, NUSALY.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna X (10) pada Senin (24/2/2025) dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel. Rapat ini menjadi forum penting bagi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka serap selama masa reses.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas legislatif. Melalui reses, anggota dewan terjun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengarkan dan memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas legislatif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat,” ujar Andie.
Reses anggota DPRD Sumsel kali ini dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 17 Februari 2025. Seluruh kelompok dapil telah menyelesaikan agenda mereka dan menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna.
Infrastruktur dan Pertanian Jadi Sorotan Utama
Laporan hasil reses dari masing-masing dapil mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah infrastruktur dan pertanian.
Dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang mencakup Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI), juru bicara Dapil 3, Muhammad Alki Ardiansyah, menyampaikan bahwa kebutuhan alat pertanian dan kelangkaan pupuk menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan oleh warga.
“Banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga berdampak pada produktivitas pertanian mereka,” kata Alki.
Selain itu, kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan juga menjadi keluhan warga di Dapil 3. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih, penerangan jalan, dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Keluhan Warga: Jalan Rusak, Jembatan Rusak, dan Gedung Sekolah Rusak
Lebih lanjut, Alki menjelaskan bahwa warga di Dapil 3 juga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian. Selain itu, beberapa desa juga masih menghadapi masalah gedung sekolah yang rusak, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
“Jalan dan jembatan yang rusak sangat menghambat aktivitas kami, terutama saat kami ingin membawa hasil pertanian ke pasar,” ujar salah satu warga yang ditemui saat reses.
“Kami juga sangat prihatin dengan kondisi gedung sekolah yang rusak. Anak-anak kami tidak bisa belajar dengan nyaman,” timpal warga lainnya.
Pemerintah Daerah Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat dan menyimak seluruh laporan hasil reses dari masing-masing dapil. Ia berjanji bahwa semua usulan yang telah dirangkum akan diteliti lebih lanjut dan diklasifikasikan sesuai dengan kewenangan pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Kami akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap usulan yang disampaikan, sehingga dapat dipilah sesuai dengan kewenangan masing-masing,” jelas Edward.
Usulan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Sementara usulan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan pusat akan disampaikan kepada pihak yang berwenang.
Komitmen DPRD dan Pemerintah untuk Masyarakat
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat segera mendapatkan solusi yang tepat.
“Kami berharap laporan hasil reses ini benar-benar menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Andie.
Penandatanganan Keputusan DPRD
Di akhir rapat paripurna, dilakukan penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Sumsel oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, didampingi Sekda Sumsel, Edward Candra. Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama kegiatan reses.
Rapat paripurna DPRD Sumsel yang membahas laporan hasil reses menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Isu-isu terkait infrastruktur dan pertanian menjadi sorotan utama, dan diharapkan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Komitmen DPRD dan pemerintah provinsi untuk terus mengawal aspirasi masyarakat menjadi harapan bagi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih baik dan inklusif di Sumatera Selatan.
Saya telah menghapus bagian “Analisis Lebih Lanjut” dan mengintegrasikan poin-poin pentingnya ke dalam bagian berita lainnya. Artikel ini sekarang lebih sesuai dengan gaya penulisan Kompas.id dan tetap informatif. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
