Muba Integrasikan Program Tekan Kemiskinan dan Stunting

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perkuat sinergi lintas sektor guna akselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem. Validitas data jadi tumpuan utama dalam memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melaksanakan Desk 1 Penilaian Kinerja Pengentasan Kemiskinan dan Stunting secara virtual dari Palembang, Kamis 9 April 2026. Agenda evaluasi terpadu ini bertujuan mengukur efektivitas program intervensi yang telah dijalankan berbagai perangkat daerah. Asisten I Setda Muba Ardiansyah menegaskan penilaian kinerja momentum krusial memperkuat integrasi program penanggulangan kemiskinan agar tidak berjalan parsial.

Ardiansyah menyebut evaluasi bukan sekadar pemenuhan administratif belanja daerah. Pemerintah kabupaten fokus memastikan setiap program memiliki indikator capaian terukur yang menyentuh akar persoalan di tingkat tapak. Sinergi antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga dinas sosial menjadi kunci utama dalam mencapai target penurunan angka stunting nasional. Pemkab Muba mengedepankan pendekatan kolaboratif guna mengoptimalkan serapan anggaran sektor sosial.

Pemerintah daerah menempatkan validitas data sebagai basis utama perumusan kebijakan strategis. Dengan basis data akurat, intervensi pemerintah diklaim lebih efisien dalam menyasar keluarga penerima manfaat. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan guna memastikan bantuan tepat guna serta mencegah terjadinya duplikasi program antar-lembaga pemerintah.

Integrasi dan data

Kepala Bappeda Muba Mursalin bersama jajaran kepala perangkat daerah memaparkan capaian kinerja dihadapan tim penilai. Paparan mencakup strategi intervensi gizi spesifik, layanan kesehatan dasar, hingga program penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Integrasi program lintas sektor prasyarat mutlak dalam mengatasi kompleksitas masalah kemiskinan di wilayah pedesaan Musi Banyuasin.

Asisten I Ardiansyah tekankan penanganan stunting harus dibarengi perbaikan akses sanitasi dan air bersih melalui Dinas Perkim. Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terus diperbarui guna mendukung akurasi distribusi bantuan pangan dan modal usaha. Langkah ini bagian mekanisme penilaian kinerja daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting secara nasional.

Pemerintah kabupaten berkomitmen memperkuat basis data hingga level desa guna mempermudah pemetaan warga membutuhkan. Keakuratan data meminimalisir risiko inefisiensi anggaran pembangunan. Evaluasi terpadu ini sarana membedah tantangan lapangan sekaligus merumuskan strategi penanganan sisa masa anggaran tahun berjalan.

Strategi dan sasaran

Pemerintah daerah proaktif menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait guna memperluas cakupan layanan sosial. Penanganan stunting tidak hanya fokus pada intervensi medis, melainkan menyasar edukasi pola asuh dan ketahanan pangan keluarga. Dinas TPHP berperan dalam penyediaan pangan bergizi berbasis potensi lokal guna mendukung kecukupan nutrisi masyarakat prasejahtera.

Efektivitas program pengentasan kemiskinan diukur dari penurunan jumlah penduduk bawah secara periodik. Dewan pengawas internal pemerintah daerah pastikan transparansi pengelolaan dana bantuan sosial tetap terjaga. Pelaksanaan Desk 1 tahap awal dari rangkaian evaluasi kinerja yang akan menentukan postur kebijakan sosial Musi Banyuasin pada periode mendatang.

Keberhasilan menekan angka stunting fondasi utama investasi sumber daya manusia jangka panjang. Pemkab Muba pastikan fungsi koordinasi antar-dinas berjalan tanpa sekat birokrasi yang menghambat pelayanan. Transformasi tata kelola data menjadi prioritas guna mewujudkan Muba bebas kemiskinan ekstrem melalui program kerja yang akuntabel. (dhi)