PGRI Sambut Baik Rencana Penjurusan Kembali di SMA Tahun Ajaran 2025/2026

Jakarta, NUSALY — Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberlakukan kembali sistem penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2025/2026 mendapatkan respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi profesi guru terbesar di Indonesia ini menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SMA.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Unifah Rosyidi, mengungkapkan bahwa sistem penjurusan akan membantu siswa untuk lebih fokus dalam mempelajari bidang ilmu yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ia juga menyoroti potensi masalah dalam sistem pembelajaran yang terlalu luas tanpa adanya peminatan yang jelas.

“Harapannya agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik, tapi jika tidak siap yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit,” ujar Unifah dalam rilis resminya yang diterima NUSALY, Minggu (13/4/2025).

Menurut Unifah, dengan adanya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, siswa akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendalami ilmu yang mereka minati dan berpotensi menjadi ahli di bidang tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan SMA dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Praktisi Pendidikan Soroti Kendala Sistem Saat Ini

Senada dengan PGRI, Praktisi Pendidikan, Heriyanto, juga mengungkapkan pandangannya mengenai rencana reintroduksi penjurusan di SMA. Berdasarkan pengamatannya, sistem penghapusan penjurusan SMA yang diterapkan sebelumnya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik di lapangan.

“Terlalu dini di kelas XI awal, siswa harus menetapkan profesinya apa kelak. Sehingga ada beberapa mata pelajaran yang perlu diambil dan dilepaskan, padahal itu adalah mata pelajaran dasar yang sangat diperlukan,” ungkap Heriyanto.

Ia memberikan contoh konkret mengenai permasalahan ini. Jika seorang siswa di kelas XI memilih jalur yang mengarah ke Kedokteran, mereka mungkin akan melepaskan mata pelajaran Fisika dan lebih berkonsentrasi pada Biologi dan Kimia. Namun, persoalan sering muncul ketika pilihan profesi siswa tersebut berubah di kelas XII menjadi bidang Teknik.

“Sedangkan dalam 2 atau 3 semester sebelumnya, mereka tidak mempelajari fisika secara mendalam, padahal Fisika merupakan mata pelajaran dasar yang sangat penting untuk bidang Teknik,” imbuh Heriyanto.

Ia juga menyoroti belum adanya sinkronisasi yang optimal antara kurikulum pendidikan SMA dengan persyaratan masuk di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Heriyanto mencontohkan, beberapa PTN masih mewajibkan mahasiswa baru di tahun pertama untuk lulus mata kuliah bersama seperti Fisika, Kimia, dan Biologi, meskipun jurusan yang mereka ambil tidak secara langsung terkait dengan bidang-bidang ilmu tersebut.

“Sehingga mata pelajaran tersebut tetap diajarkan sebagai bekal di PTN nantinya, termasuk untuk pilihan IPS. Karena apabila siswa yang memiliki cita-cita menjadi akuntan dapat melepaskan geografi atau sosiologinya. Namun apabila berubah menjadi ahli hukum, diberikan syarat kedua pelajaran tersebut akan dipelajari saat di perguruan tinggi,” jelasnya.

Guru Geografi Setuju Penjurusan Dikembalikan

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru Geografi SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi, Ignasius Sudaryanto.

Ia menjelaskan bahwa selama implementasi sistem tanpa penjurusan yang ketat, para siswa seringkali menghadapi kebingungan dalam memilih mata pelajaran peminatan. Akibatnya, banyak pilihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka saat melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi.

“Hal itu juga dialami oleh sekolah yang menemukan kesulitan dalam membagi jam mengajar guru, karena ada mata pelajaran yang peminatnya sedikit sehingga guru kurang jam mengajar yang akan berdampak pada TPG/Sertifikasi. Akan tetapi juga ada mata pelajaran yang kelebihan minat siswa,” tegasnya. Ketidakseimbangan ini tentu dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru.

Ignasius Sudaryanto secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembalian sistem penjurusan atau pemilihan mata pelajaran berdasarkan minat, seperti jurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang berlaku sebelumnya.

“Saya sangat setuju kalau penjurusan atau pemilihan mata pelajaran dikembalikan seperti dulu yaitu jurusan IPA, IPS dan Bahasa,” tutur Sudaryanto.

Ia meyakini bahwa sistem penjurusan akan membuat siswa menjadi lebih fokus dalam belajar karena mereka dapat mendalami bidang ilmu yang benar-benar mereka minati. Selain itu, dari sisi sekolah, pengelolaan tenaga pendidik juga akan menjadi lebih mudah karena alokasi guru dapat disesuaikan dengan jumlah siswa di setiap jurusan.

Dengan adanya dukungan dari PGRI serta pandangan positif dari praktisi pendidikan dan guru di lapangan, rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali sistem penjurusan di SMA pada tahun ajaran 2025/2026 diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul akibat sistem sebelumnya dan memberikan arah yang lebih jelas bagi siswa dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. (dhi)