DPRD OKI Dibekali Pengetahuan Antikorupsi, Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Kayuagung, NUSALY.COM – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) melalui Inspektorat Kabupaten OKI menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKI pada Selasa (4/12) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di lingkungan legislatif.

Pencegahan Korupsi: Peran Strategis Legislatif

Inspektur Kabupaten OKI, Syaparudin, S.P,. M.Si, CGCAE, dalam laporannya menyampaikan bahwa peran legislatif sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pencegahan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan yang terus dilakukan pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD, memiliki bekal yang cukup untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan pungutan liar,” jelasnya.

Sosialisasi Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Riznaldi, Penyuluh Antikorupsi/Ahli Pembangun Integritas dari Inspektorat OKI, menyampaikan materi mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi di pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

“Korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, dan konflik kepentingan, menjadi ancaman serius di pemerintahan. Dalam sosialisasi ini, kami memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi sekaligus menanamkan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Riznaldi.

Pentingnya Menjaga Integritas

Selain memberikan pemahaman tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, sosialisasi ini juga membekali anggota DPRD OKI dengan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Integritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dukungan Penuh dari Ketua DPRD OKI

Ketua DPRD Kabupaten OKI, Farid Hadi Sasongko, A.Md.Gz., menyambut baik kegiatan sosialisasi antikorupsi ini. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah dan mengajak seluruh anggota legislatif untuk bersama-sama membangun integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Pemberantasan Korupsi

Melalui kegiatan ini, Pemkab OKI berharap dapat menciptakan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengimplementasikan kebijakan antikorupsi. Sinergi ini diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten OKI dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan masalah serius yang menghantui Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberantas korupsi melalui berbagai cara, baik melalui penindakan maupun pencegahan. Pencegahan korupsi dilakukan melalui berbagai program, seperti pendidikan antikorupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan.

Peran Penting Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Penguatan sistem pengawasan juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Sosialisasi antikorupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten OKI merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya korupsi, diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pemberantasan korupsi juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (puputzch)