Perkuat Sinergi dengan BPKP, Pemkab Muba Tajamkan Kualitas Perencanaan Anggaran 2026

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjadikan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai momentum strategis untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil nyata. Penguatan tata kelola ini bertujuan memastikan setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan logis yang kuat antara output kegiatan dengan dampak langsung bagi masyarakat.

SEKAYU, NUSALY – Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin menegaskan bahwa kerja sama dengan BPKP merupakan langkah krusial untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran tahun 2026 berjalan secara optimal serta tepat sasaran.

Dalam pertemuan Entry Meeting bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (27/4/2026), Syafaruddin menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran perangkat daerah untuk mendukung proses evaluasi tersebut. Kehadiran tim pengawas dipandang sebagai mitra strategis dalam membenahi kualitas kebijakan daerah agar tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan optimal. Kehadiran BPKP menjadi langkah strategis bagi Pemkab Muba untuk memperkuat kualitas perencanaan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Syafaruddin.

Evaluasi Berbasis Kerangka Berpikir Logis

Pengendalian Mutu BPKP Sumsel Afandi mengingatkan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menyelaraskan desain intervensi program dengan tujuan besar pembangunan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar evaluasi menghasilkan referensi kebijakan yang akurat.

Salah satu fokus evaluasi kali ini adalah mengoreksi miskonsepsi umum dalam perencanaan, di mana output kegiatan sering kali dianggap sebagai hasil akhir, padahal yang utama adalah pencapaian outcome atau dampak pembangunan. BPKP mendorong penerapan logic model dalam setiap program agar ada benang merah yang jelas antara subkegiatan dengan sasaran strategis daerah.

“Desain intervensi harus berbasis kerangka berpikir logis. Setiap program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara output dan outcome. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” jelas Afandi.

Komitmen Transparansi Data

Sebagai bentuk keseriusan dalam tata kelola keuangan, Pemkab Muba telah menyampaikan asersi lima sektor pengujian beserta asersi PHTC kepada BPKP pada Maret 2026 lalu. Berbagai catatan penting dari hasil verifikasi dan validasi awal kini tengah ditindaklanjuti untuk menyempurnakan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sinergi yang semakin kuat antara BPKP dan Pemkab Muba diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan mampu mendorong pencapaian program prioritas secara maksimal. Langkah ini mempertegas posisi Muba sebagai daerah yang berkomitmen pada reformasi birokrasi dan orientasi pada hasil pembangunan yang nyata. ***