Palembang, Nusaly.com – KPU Sumsel memperkirakan akan terjadi pengurangan signifikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu.
Handoko, SPd, Komisioner KPU Provinsi Sumsel bidang Teknis dan Penyelenggaraan, menyatakan bahwa perkiraan jumlah TPS untuk Pilkada 2024 adalah sekitar 13.545 TPS. Angka ini menunjukkan pengurangan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan jumlah TPS pada pemilu sebelumnya yang mencapai 25.985 TPS.
“Perbedaan jumlah TPS ini disebabkan oleh jumlah pemilih per TPS yang lebih banyak pada Pilkada. Tiap TPS bisa menampung hingga 600 pemilih. Sedangkan pada pileg lalu, maksimal hanya 300 mata pilih per TPS,” terang Handoko. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.
Proses Pemutakhiran Data dan Penyesuaian TPS
Meski demikian, Handoko menyatakan bahwa jumlah TPS tersebut belum final dan masih dalam proses pemutakhiran data.
“Data pemilih masih bisa berubah, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin akan digabung dalam satu kelompok TPS,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPU terus melakukan upaya untuk memastikan data pemilih yang akurat dan TPS yang efisien.
Perbedaan Jumlah Surat Suara
Pemilu 2024 juga akan dihadapkan dengan perbedaan dalam jumlah surat suara. Pada pileg dan pilpres, pemilih menerima lima jenis surat suara. Sementara pada pilkada hanya terdapat dua surat suara, yaitu untuk pemilihan wali kota/bupati (pilwako/pilbup) dan pemilihan gubernur (pilgub).
Handoko menjelaskan bahwa jumlah pemilih bisa mengalami sedikit perubahan, namun tidak signifikan. Misalnya, pada proses pemutakhiran data pemilih dari pemilu Februari lalu belum sepenuhnya masuk dan bisa saja baru akan tercatat pada November 2024 mendatang.
Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Sumsel
Tingkat partisipasi pemilih juga menjadi perhatian penting. “Jika berkaca pada Pileg 2024, partisipasi pemilih mencapai 80 persen. Harapan kami adalah agar partisipasi tersebut bisa lebih tinggi lagi pada pilkada nanti,” harap Handoko.
KPU Sumsel berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi.
Sengketa Pemilu dan Penetapan Daerah Pemilihan
Dalam konteks sengketa pemilu, Handoko mengungkapkan bahwa KPU Sumsel masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa daerah, seperti Ogan Komering Ilir (OKI) dan Lahat, yang belum mendapatkan penetapan hasil.
“Kami prinsipnya menunggu putusan MK dan arahan dari KPU RI, meskipun hal ini mempengaruhi daerah pemilihan di Sumsel,” jelasnya.
Persiapan Teknis dan Logistik
Dengan segala persiapan yang dilakukan, KPU Sumsel berharap dapat menyelenggarakan Pilkada yang lancar, tertib, dan demokratis.
“Persiapan yang matang dan perhatian terhadap setiap detail teknis diharapkan dapat mengakomodir seluruh pemilih dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya Sumsel,” pungkas Handoko.
Peran Media dalam Pelaksanaan Pilkada
Sejalan dengan itu, peran media dalam pelaksanaan Pilkada juga tak kalah penting. Dalam sebuah Media Gathering yang digelar KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ketua KPU OKI, Muhammad Irsan, menyatakan, “Media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, media dapat membantu menciptakan Pilkada yang transparan dan akuntabel.”
Acara Media Gathering ini dihadiri oleh enam organisasi wartawan dan satu organisasi perusahaan pers yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman media mengenai proses Pilkada serta mempererat kerja sama antara KPU dan media massa dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024.
Narasumber Ahli dan Topik Penting
Acara ini juga menghadirkan dua narasumber yang memberikan materi penting terkait peran media dalam Pilkada. Erland Evriansyah, S.H., M.H., Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Selatan, membawakan materi berjudul “Peran Media dalam Pemilu dan Pemilihan di Era Post Truth”.
Erland menjelaskan, “Era Post Truth adalah fenomena di mana masyarakat sering kesulitan membedakan antara fakta dan opini di media sosial. Fenomena ini dapat merusak demokrasi dan menyebabkan ketidakstabilan akibat disinformasi di media sosial. Hoaks menjadi ancaman serius yang dapat membelokkan fakta dan kebenaran, mengancam demokrasi partisipatif.”
Selain itu, Erland menyoroti pentingnya jurnalisme media sosial di era digital. “Media sosial memungkinkan masyarakat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Distribusi informasi menjadi lebih cepat dan jenis serta kelengkapan informasi lebih beragam. Namun, tantangan utama adalah memastikan kebenaran dan kredibilitas informasi yang beredar,” tambahnya.
Mengapa Media Penting dalam Pilkada?
Narasumber lainnya, Fatkurohman, S.Sos dari Public Trust Institute (PUTIN) dan Mappilu PWI Sumsel, membawakan tema “Media dan Pilkada 2024”. Ia menjelaskan lima alasan mengapa peran media sangat krusial dalam Pilkada: terbatasnya informasi seputar Pilkada, maraknya politik uang, pentingnya meluruskan informasi hoaks, serta perlunya sosialisasi dan edukasi untuk meminimalisir kecurangan.
“Media menjadi jembatan informasi yang vital antara penyelenggara Pilkada dan masyarakat. Dengan informasi yang tepat dan cepat, media dapat mengedukasi masyarakat dan mencegah praktik-praktik kecurangan,” ujar Fatkurohman.
Ia juga memaparkan data menarik mengenai sumber informasi utama masyarakat terkait pemilu. “Sebanyak 42,70% masyarakat mengetahui informasi pemilu dari TV nasional/lokal, 26,20% dari baliho dan spanduk di jalan, dan 18,30% dari berita internet/media sosial. Sosialisasi melalui berita internet dan media sosial sangat berpengaruh, mencapai 25%,” jelasnya.
Interaksi dan Komitmen Bersama
Salah satu peserta, Arlianto dari Sekber Wartawan Indonesia (PWI) OKI, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif KPU. “Media Gathering ini sangat bermanfaat bagi kami para jurnalis. Kami mendapat banyak informasi dan pemahaman baru tentang Pilkada. Ini akan membantu kami dalam menyampaikan berita yang lebih berkualitas kepada masyarakat,” katanya.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU OKI dan organisasi media yang hadir. Dengan adanya Media Gathering ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan liputan yang informatif serta mendidik masyarakat.
Fokus pada Edukasi dan Transparansi
Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Sumsel juga berfokus pada edukasi dan transparansi. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Melalui berbagai program edukasi, KPU berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Tantangan Logistik dan Keamanan
Tidak hanya fokus pada data dan sosialisasi, KPU Sumsel juga memperhatikan aspek logistik dan keamanan. Dengan jumlah TPS yang berkurang, distribusi logistik pemilu diharapkan dapat lebih efisien dan aman. “Kami berupaya memastikan bahwa semua kebutuhan logistik, seperti surat suara dan perlengkapan TPS, dapat tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Keamanan juga menjadi prioritas utama kami,” ungkap Handoko.
Kolaborasi dengan Pihak Keamanan
Untuk menjamin keamanan selama proses Pilkada, KPU Sumsel bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan TNI. “Kami berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa setiap tahap Pilkada berjalan dengan aman dan tertib. Dukungan dari pihak keamanan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilih,” tambah Handoko.
Harapan dan Prospek Pilkada 2024
Dengan segala persiapan yang matang dan kolaborasi yang solid antara KPU, media, dan pihak keamanan, diharapkan Pilkada 2024 di Sumsel dapat berlangsung sukses. “Kami optimis bahwa Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan demokratis. Partisipasi masyarakat yang tinggi dan proses yang transparan menjadi kunci keberhasilan Pilkada ini,” ujar Handoko.
Dengan berkurangnya jumlah TPS, KPU Sumsel fokus pada efisiensi dan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Melalui sosialisasi yang intensif, kolaborasi dengan media, dan kerja sama dengan aparat keamanan, KPU Sumsel berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang transparan, demokratis, dan aman. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pilkada ini, di mana setiap suara sangat berarti dalam menentukan masa depan daerah. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
