Minta Bantuan Seragam ke OPD, Ketua DPRD Ogan Ilir Akui Ada Kekhilafan yang Rusak Kepercayaan Warga

OGAN ILIR, NUSALY — Di mata publik, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya menjadi corong aspirasi dan pengawas pemerintah. Namun, kepercayaan masyarakat bisa runtuh hanya karena satu tindakan yang dianggap mencederai etika. Itulah yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir setelah proposal bantuan baju seragam dari Komisi III DPRD menjadi viral, memicu pertanyaan besar tentang prioritas dan integritas para wakil rakyat.

Menanggapi kisruh yang meluas di media sosial, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, angkat bicara. Atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD, ia menyampaikan permohonan maaf. “Sebelumnya saya memohon maaf atas apa yang telah terjadi, saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir,” ucapnya.

Kekhilafan yang Membayangi Marwah Lembaga

Edwin menjelaskan bahwa setelah surat permohonan bantuan seragam itu menyebar, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Ogan Ilir untuk menindaklanjuti. Hasil klarifikasi dengan Ketua Komisi III, Arif Fahlevi, mengungkapkan bahwa insiden tersebut adalah sebuah “kekhilafan.”

Namun, permohonan maaf ini tidak langsung keluar dari pihak Komisi III, melainkan disampaikan oleh Ketua DPRD, sebuah fakta yang menambah sorotan dari publik. Sementara itu, BK DPRD Ogan Ilir memastikan akan memproses permasalahan ini lebih lanjut, memberikan sinyal bahwa lembaga serius menanggapi isu yang telah merusak citra mereka.

Proposal kontroversial tersebut meminta bantuan baju seragam kantor dengan alasan untuk “meningkatkan keseragaman dalam menjalankan tugas sehari-hari.” Permintaan yang terlihat sederhana ini menjadi bumerang, karena publik melihatnya sebagai hal yang tidak pantas, apalagi diajukan oleh lembaga yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran daerah. Insiden ini menjadi pengingat bagi setiap pejabat publik bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, akan selalu diawasi oleh masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh. (wir)