Ratu Dewa Kejar Legalitas Aset demi Sekolah Rakyat dan Mini Zoo

Pemerintah Kota Palembang memacu sertifikasi ratusan aset strategis yang selama ini terkendala administrasi. Melalui koordinasi intensif bersama Badan Pertanahan Nasional, Wali Kota Ratu Dewa menargetkan proyek Sekolah Rakyat terpadu dan destinasi wisata baru mulai menyentuh tanah pada April 2026.

PALEMBANG, NUSALY – Langkah penataan aset di Ibu Kota Sumatera Selatan kini memasuki fase krusial. Senin (30/3/2026), Rumah Dinas Wali Kota Palembang menjadi saksi pertemuan strategis antara jajaran pemerintah kota dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Wali Kota Ratu Dewa memasang target tinggi: seluruh ganjalan administrasi pertanahan harus tuntas sebelum kalender memasuki bulan April, demi memuluskan deretan proyek strategis yang sudah lama dinanti warga.

Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Udara (Lanud) yang direncanakan menjadi lokasi fasilitas publik. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sedang berupaya mengunci skema kerja sama yang legal dan berkelanjutan agar pembangunan tidak menabrak aturan di kemudian hari. Legalitas aset menjadi harga mati sebelum alat berat diturunkan ke lapangan.

Sekolah Rakyat dan Ruang Edukasi

Proyek mercusuar yang menjadi perhatian utama Ratu Dewa adalah pembangunan Sekolah Rakyat terpadu. Fasilitas pendidikan ini dirancang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Namun, niat mulia ini masih tertahan di meja birokrasi karena persoalan sertifikasi lahan. Ratu Dewa tidak ingin proyek sepenting ini mangkrak hanya karena urusan kertas.

“Kami mendorong percepatan proses sertifikasi aset milik Danlanud. Pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat penting, tetapi terkendala administrasi. Karena itu, kami menggandeng BPN agar prosesnya bisa dipercepat,” tegas Ratu Dewa yang saat itu didampingi Wawako Prima Salam. Baginya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikalahkan oleh kerumitan prosedur sertifikasi yang berbelit.

Tak berhenti di sektor pendidikan, Pemkot Palembang juga merancang pengembangan Mini Zoo. Destinasi ini diproyeksikan menjadi ruang edukasi dan rekreasi baru bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan dengan skema hibah atau pinjam pakai. Ratu Dewa optimis proyek ini segera menemui titik terang karena komunikasi dengan pihak Lanud hingga Mabes TNI sudah berjalan harmonis, ditambah dukungan anggaran dari Kementerian Sosial yang telah tersedia.

Cagar Budaya dan Fasilitas Publik

Persoalan aset di Palembang juga menyentuh ranah sensitif seperti objek wisata dan cagar budaya (heritage). Ratu Dewa menekankan pentingnya validasi data pertanahan untuk menghindari tumpang tindih sertifikat pada bangunan bersejarah. Sinkronisasi data antara Pemkot dan BPN menjadi tameng hukum agar aset-aset berharga milik kota tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab akibat lemahnya dokumentasi masa lalu.

Dalam upaya yang lebih luas, Pemkot Palembang mengajukan percepatan sertifikasi untuk ratusan fasilitas publik. Daftar panjang ini meliputi gedung SD, SMP, PAUD, TK, hingga Puskesmas dan Pustu yang tersebar di berbagai kecamatan. Kepastian hukum atas gedung-gedung pelayanan publik ini menjadi prioritas agar pengelolaan dan pemeliharaannya bisa dilakukan secara optimal menggunakan dana APBD maupun pusat.

Pemkot juga mulai bersikap tegas kepada para pengembang perumahan. Ratu Dewa mendorong percepatan penyerahan aset berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengembang kepada pemerintah. Langkah ini diambil agar aset-aset tersebut memiliki status hukum yang jelas, sehingga pemerintah kota memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan fasilitas di kawasan pemukiman tersebut.

Target dan Kendala Lapangan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dhona Fiermansyah Lubis, merespons cepat instruksi Wali Kota dengan memasang target penyelesaian 180 sertifikasi aset Pemkot sepanjang tahun 2026. Fokus utama BPN adalah aset-aset yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti sekolah dan puskesmas. Dhona meyakini target ini realistis selama tidak ada klaim atau sengketa dari pihak ketiga di lokasi yang diajukan.

Meskipun demikian, realitas di lapangan tetap menyisakan tantangan teknis. Masalah klasik seperti penentuan batas lahan atau patok sering kali menjadi sandungan pada aset-aset lama. Secara sosial, masyarakat mungkin tahu bahwa sebuah lahan adalah milik sekolah, namun secara administratif, BPN tetap harus memastikan koordinat batas yang akurat guna menghindari konflik di masa depan.

Upaya maraton sertifikasi ini adalah bagian dari reformasi tata kelola aset daerah yang sedang dijalankan Ratu Dewa. Dengan aset yang clear and clean, nilai kekayaan daerah akan meningkat dan akselerasi pembangunan infrastruktur bisa dipacu tanpa rasa waswas. Masyarakat Palembang kini menunggu pembuktian di bulan April, saat janji pembangunan Sekolah Rakyat dan fasilitas publik lainnya mulai mewujud dari sekadar berkas administrasi menjadi bangunan fisik yang nyata. (*/desta)