Muratara Paparkan Usulan BKBK kepada Gubernur Sumsel untuk Pemerataan Pembangunan

PALEMBANG, NUSALY — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong pemerataan pembangunan di 17 kabupaten dan kota melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Pemerintah Provinsi Sumsel dipaparkan oleh Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Junius Wahyudi, kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru kemarin.

Paparan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumsel di Palembang pada Senin (28/4/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur dalam pemerataan pembangunan di Sumatera Selatan.

Wakil Bupati Muratara Junius Wahyudi hadir didampingi jajarannya untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya yang diharapkan dapat didukung melalui alokasi BKBK Provinsi Sumsel.

Diskusi dalam rapat tersebut berfokus pada identifikasi proyek-proyek strategis yang relevan dengan kriteria penerima BKBK.

Klaster BKBK: Super Prioritas dan Prioritas Berkelanjutan

Gubernur Sumsel H Herman Deru menjelaskan bahwa alokasi BKBK Provinsi Sumsel dilakukan dengan mengacu pada beberapa klaster prioritas.

Pembagian klaster ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan keuangan yang diberikan dapat memberikan dampak yang paling signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penerima.

“Kami akan memberikan bantuan ke daerah itu dengan tiga klaster,” ucap Gubernur Herman Deru.

Ketiga klaster yang menjadi fokus dalam penyaluran BKBK adalah super prioritas, prioritas, dan program yang berkesinambungan. Penetapan klaster ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk memfokuskan sumber daya pada jenis program atau proyek yang paling mendesak atau strategis.

Untuk klaster super prioritas, Herman Deru mengatakan fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur yang memiliki potensi dampak sangat bermanfaat jika diteruskan atau diselesaikan, terutama jika proyek tersebut sebelumnya mangkrak (terhenti).

“Untuk super prioritas,” kata Herman Deru, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di klaster ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas dan baik bagi masyarakat, seperti peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

Selanjutnya, untuk klaster yang bersifat prioritas, Herman Deru menyampaikan bahwa jenis programnya sama halnya dengan super prioritas, yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaannya mungkin terletak pada skala, cakupan, atau tingkat urgensi dibandingkan dengan yang super prioritas.

Herman Deru juga memperjelas definisi infrastruktur dalam konteks BKBK ini, yang cakupannya luas dan tidak terbatas pada satu jenis pembangunan fisik saja.

“Jadi infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan saja,” ucapnya. Definisi ini diperluas mencakup berbagai pembangunan fisik maupun layanan dasar lainnya.

Menurutnya, infrastruktur yang dimaksud meluas mencakup pembangunan rumah sakit, sekolah, termasuk layanan komunikasi, dan pembangunan lainnya yang esensial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Usulan BKBK dari Muratara untuk Berbagai Sektor

Menyikapi penjelasan Gubernur mengenai klaster BKBK, Wakil Bupati Muratara, Junius Wahyudi, memaparkan usulan-usulan spesifik dari Pemerintah Kabupaten Muratara yang diajukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui BKBK Provinsi Sumsel. Usulan ini mencakup berbagai sektor pembangunan yang dinilai prioritas bagi Muratara.

Wakil Bupati Junius Wahyudi memaparkan adapun usulan yang disampaikan kepada Gubernur Sumsel meliputi infrastruktur seperti jembatan dan jalan. Pembangunan atau perbaikan jembatan dan jalan merupakan kebutuhan mendasar di banyak daerah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

Selain itu, usulan juga mencakup sektor permukiman, yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan fasilitas perumahan dan lingkungan tempat tinggal warga.

Sektor lingkungan hidup juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan oleh Pemkab Muratara. Sektor ini kemungkinan mencakup program terkait pengelolaan sampah, sanitasi, atau pelestarian lingkungan alam di Muratara.

Lampu penerangan umum juga diusulkan, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan fasilitas penerangan di wilayah tersebut untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, terdapat juga usulan-usulan lainnya yang tidak dirinci secara spesifik dalam materi sumber.

Daftar usulan ini menunjukkan berbagai kebutuhan pembangunan yang ingin dipenuhi oleh Pemkab Muratara dengan dukungan BKBK Provinsi.

Paparan usulan BKBK Muratara kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru kemarin di Palembang menjadi contoh nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya.

Melalui skema BKBK dengan klaster super prioritas dan prioritas, pemerintah provinsi berupaya memfokuskan bantuan pada proyek-proyek infrastruktur dan layanan dasar yang paling berdampak luas bagi masyarakat.

Usulan dari Muratara yang mencakup berbagai sektor, mulai dari jembatan, jalan, permukiman, lingkungan hidup, hingga lampu penerangan, akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme BKBK diharapkan dapat mempercepat tercapainya pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang meningkat di seluruh Sumatera Selatan. (desta)