Bupati Muba H M Toha Hadiri Musrenbang RKPD Sumsel 2026, Gubernur Herman Deru Paparkan Tujuh Poin Utama Pembangunan Provinsi

PALEMBANG, NUSALY — Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan krusial dalam menentukan arah dan prioritas program kerja pemerintah untuk masa depan. Musrenbang RKPD Sumsel untuk Tahun 2026 telah diselenggarakan pada Senin, 28 Maret 2025, di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Forum tahunan ini menjadi wadah penting penyelarasan program pembangunan antar tingkatan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Bupati Musi Banyuasin, H M Toha, termasuk salah satu kepala daerah yang menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 tersebut secara langsung, didampingi jajaran Pemkab Muba, menunjukkan komitmennya dalam menyelaraskan rencana pembangunan Musi Banyuasin dengan prioritas Provinsi Sumatera Selatan.

Acara Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dibuka secara resmi oleh pimpinan tertinggi pemerintah provinsi. Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, membuka kegiatan ini dan menyampaikan pidato kunci mengenai visi dan prioritas pembangunan provinsi untuk tahun 2026.

Gubernur Paparkan Tujuh Poin Fokus RKPD Sumsel 2026

Dalam sambutannya saat membuka Musrenbang RKPD Sumsel 2026, Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, menekankan beberapa poin penting yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan RKPD tahun 2026.

Poin-poin fokus ini mencerminkan isu-isu strategis dan target pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemprov Sumsel untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan beradab. Poin pertama ini menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, kreativitas, moral, dan sosial.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang berdaya saing. Fokus ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu berkompetisi di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional.
3. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Poin ini menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Sumsel secara berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan.
4. Mengatasi perubahan iklim melalui keterkaitan antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Fokus ini menyoroti isu lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam dalam konteks perubahan iklim, dengan pendekatan terintegrasi pada penyediaan pangan, energi, dan pengelolaan air.
5. Meningkatkan pembangunan terstruktur dan terintegrasi antar kabupaten dan kota. Poin ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan terhubung antara wilayah kabupaten/kota di Sumsel, melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pemerataan ekonomi dan akses pelayanan publik.
6. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta menjaga perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan. Fokus ini berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta memperkuat jaring pengaman sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan beragama, seni, dan budaya. Poin terakhir ini menyoroti pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi untuk pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, serta pemeliharaan kerukunan sosial, keberagaman budaya, dan toleransi antar umat beragama.

Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi tolerasi dalam kehidupan beragama, seni, dan budaya. Poin ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat.

Kehadiran Bupati Muba dan Jajaran dalam Musrenbang Provinsi

Kehadiran Bupati Musi Banyuasin, H M Toha, dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba.

Bupati Muba, H M Toha, hadir bersama Wakil Ketua DPRD Muba, Erwin Zulyani, Sekretaris Dewan Muba, Marko Susanto, PLT Kepala Bapeda Muba, Agus Arisman, dan Kadis Kominfo Muba, Herryandi Sinulingga.

Kehadiran jajaran Pemkab dan DPRD Muba ini menunjukkan koordinasi yang baik antar lembaga di tingkat kabupaten dalam mengikuti forum perencanaan di tingkat provinsi.

Keikutsertaan ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dapat tersampaikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD Provinsi tahun 2026.

Forum Musrenbang RKPD Provinsi menjadi sarana bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mensinkronisasikan program prioritas mereka dengan prioritas pembangunan provinsi, serta mengusulkan program-program yang memerlukan dukungan atau pendanaan dari pemerintah provinsi.

Dukungan dan Harapan Bupati Muba untuk Sinergi Pembangunan Provinsi-Kabupaten

Dalam kesempatan menghadiri Musrenbang RKPD Sumsel 2026 tersebut, Bupati Musi Banyuasin, H M Toha, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembangunan provinsi secara keseluruhan dan menyampaikan harapan spesifik untuk kemajuan Musi Banyuasin.

Bupati Musi Banyuasin HM. Toha menyatakan dukungannya terhadap semua upaya yang dapat membangun dan mensejahterakan masyarakat, terutama di Musi Banyuasin.

Pernyataan dukungan ini menunjukkan komitmen Pemkab Muba untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas di tingkat provinsi.

Lebih lanjut, Bupati H M Toha menyampaikan harapannya agar forum Musrenbang RKPD Provinsi dapat menjadi media efektif untuk memperbaiki perencanaan pembangunan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.

Ia berharap Musrenbang ini bisa memperbaiki perencanaan untuk masa depan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Musi Banyuasin. Ini menunjukkan fokus Bupati pada dampak nyata hasil perencanaan terhadap kesejahteraan warganya.

Bupati Muba juga secara khusus menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempercepat pembangunan di daerahnya.

Beliau berharap sinergi pembangunan Pemprov dan Kabupaten Musi Banyuasin dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pengetasan kemiskinan dan program program unggulan lainnya dapat saling suport demi Percepatan Muba Maju Lebih Cepat, harapnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi area-area kunci yang memerlukan kolaborasi kuat antara provinsi dan kabupaten, seperti pembangunan infrastruktur vital, upaya penurunan angka kemiskinan, dan implementasi program-program unggulan yang dapat mendorong kemajuan Musi Banyuasin secara signifikan dan lebih cepat.

Kehadiran Bupati Musi Banyuasin H M Toha dan jajarannya dalam Musrenbang RKPD Sumsel 2026 pada Senin, 28 Maret 2025 lalu menunjukkan partisipasi aktif Pemkab Muba dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi.

Forum ini menjadi platform penting bagi Pemkab Muba untuk menyuarakan aspirasi daerah dan menjalin sinergi dengan Pemprov Sumsel demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Musi Banyuasin, sejalan dengan prioritas pembangunan yang dipaparkan oleh Gubernur Herman Deru. (jon)