Wakil Gubernur Sumsel Ancam Tutup BUMD Tidak Sehat: Jangan Jadi Beban APBD!

Palembang, NUSALY — Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, melontarkan peringatan keras kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan yang terindikasi tidak sehat. Ia mengancam akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan BUMD-BUMD yang terus merugi tersebut, demi mencegah mereka menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Peringatan ini disampaikan di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ancaman tersebut disampaikan Wakil Gubernur Cik Ujang saat menerima audiensi direksi dan komisaris PT Jamkrida Sumsel di Palembang, pada Kamis (17/4/2025). Ia menyoroti kondisi beberapa BUMD yang masih mencatatkan kerugian dan memiliki tumpukan utang.

“Jangan sampai BUMD banyak utang dan akhirnya jadi beban APBD. Kalau memang kinerjanya tidak sehat dan tidak menunjukkan perbaikan, lebih baik kita tutup saja,” ujar Cik Ujang dengan tegas.

Menurutnya, pemberian subsidi secara terus-menerus atau penambahan penyertaan modal dari APBD tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika manajemen BUMD itu sendiri tidak berupaya keras untuk membenahi diri, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencari peluang bisnis yang prospektif. Oleh karena itu, ia mendorong BUMD-BUMD yang kondisinya kurang sehat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berupaya keras mencapai kinerja terbaiknya.

Wakil Gubernur Akan Panggil Seluruh BUMD

Sebagai langkah konkret menindaklanjuti kondisi BUMD, Cik Ujang menyatakan akan memanggil satu per satu seluruh BUMD milik Pemprov Sumsel untuk menanyakan dan mengevaluasi kinerja mereka secara langsung. Pemanggilan ini tidak hanya akan dilakukan terhadap BUMD-BUMD yang mencatatkan kinerja baik, tetapi justru yang utama adalah BUMD-BUMD yang terindikasi tidak sehat.

“Setelah kita panggil dan mendapatkan penjelasan mengenai kondisi dan rencana perbaikan, BUMD-BUMD yang kinerjanya masih kurang sehat diharapkan segera melakukan pembenahan diri secara serius. Ini penting, karena jutaan mata masyarakat Sumsel tentu mengamati kinerja BUMD milik daerah mereka,” katanya, menekankan pentingnya akuntabilitas BUMD terhadap publik.

Lima dari Sebelas BUMD Terindikasi Tidak Sehat

Berdasarkan data yang ada, Pemprov Sumsel memiliki total 11 BUMD yang bergerak di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, terungkap fakta bahwa ada lima BUMD yang saat ini berada dalam kondisi tidak sehat atau merugi. Informasi ini mencuat saat pengarahan yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Griya Agung Palembang pada Selasa (8/4/2025) lalu.

Kelima BUMD milik Pemprov Sumsel yang terindikasi tidak sehat tersebut adalah:

1. PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang
2. PT Jakabaring Sport Center
3. PT Sriwijaya Agro Industri
4. PT Sriwijaya Investasi
5. PD Prodexim

Kondisi kelima BUMD ini menjadi sorotan utama pemerintah provinsi karena berpotensi terus membebani keuangan daerah jika tidak segera dilakukan langkah-langkah perbaikan atau restrukturisasi.

PT Jamkrida Sumsel Tunjukkan Kinerja Positif

Di tengah kondisi kurang menggembirakan dari beberapa BUMD, PT Jamkrida Sumsel justru menunjukkan tren kinerja yang positif. Dewan Komisaris Utama PT Jamkrida Sumsel, Aprian Joni, dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa PT Jamkrida Sumsel didirikan sejak tahun 2012. Setelah mendapatkan suntikan modal dari Pemprov Sumsel pada tahun 2020 sebesar lebih dari Rp 40 miliar, perusahaan ini mulai mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan.

“Setelah mendapat suntikan modal pada tahun 2020, PT Jamkrida Sumsel mencatatkan pertumbuhan laba yang positif,” ujar Aprian Joni. Ia berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Kinerja PT Jamkrida Sumsel ini bisa menjadi contoh bahwa dengan manajemen yang baik dan dukungan modal yang tepat guna, BUMD mampu berkontribusi positif bagi pendapatan daerah.

Peringatan keras dari Wakil Gubernur Cik Ujang ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh BUMD milik Pemprov Sumsel, terutama yang terindikasi tidak sehat, untuk segera melakukan evaluasi internal, membenahi manajemen, meningkatkan efisiensi, dan mencari strategi bisnis yang lebih efektif agar dapat berkinerja baik, mencatatkan laba, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Sumsel. Jika tidak ada upaya perbaikan yang signifikan, ancaman penutupan BUMD yang terus merugi tampaknya bukan isapan jempol semata. (desta)