Sekda Muba Instruksikan Optimalisasi PAD dan Digitalisasi Pajak

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperkuat fondasi fiskal daerah melalui konsolidasi internal di berbagai instansi. Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin menekankan kemandirian anggaran wajib dilakukan di tengah tantangan keterbatasan dana transfer pusat.

SEKAYU, NUSALY – Upaya akselerasi kemandirian fiskal jadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Syafaruddin melakukan rangkaian konsolidasi internal di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Dinas Koperasi dan UKM pada Selasa 7 April 2026. Fokus koordinasi ini tertuju pada penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen butuh sokongan anggaran yang kuat.

Syafaruddin meminta jajaran BPPRD Muba meningkatkan inovasi. Potensi pajak dan retribusi harus dipetakan ulang. PAD bukan sekadar angka laporan keuangan. Ini instrumen strategis pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat. Penataan sistem yang transparan serta akuntabel merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional.

”Seluruh jajaran harus maksimal. Setiap potensi pendapatan harus diinventarisir dan dioptimalkan. Ini tanggung jawab bersama mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat,” ujar Syafaruddin di Sekayu.

Ekosistem ekonomi lokal

Penguatan sektor pajak daerah kini diarahkan pada sistem berbasis data. Digitalisasi jadi kunci. Pemetaan potensi ekonomi lokal dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas penerimaan. Sekda Muba menekankan setiap rupiah yang masuk melalui pajak harus dikelola melalui sistem transparan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan taruhannya.

Sektor ekonomi kerakyatan juga mendapat perhatian serius dalam kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. UMKM berkontribusi besar pada penguatan PAD secara jangka panjang. Dinas terkait diinstruksikan hadir memberi pendampingan teknis, akses permodalan, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha lokal.

UMKM harus didorong naik kelas. Aktivitas ekonomi lokal yang kuat akan berdampak pada penguatan struktur ekonomi di Musi Banyuasin. Syafaruddin menegaskan kehadiran pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha merupakan mandat yang tidak bisa ditawar. Penguatan UMKM adalah bagian dari ekosistem besar peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Pemetaan potensi baru

Plt Kepala BPPRD Muba Noor Yosepth Zaath merespons instruksi tersebut dengan komitmen pemetaan sumber pendapatan baru. Jajaran BPPRD fokus mengidentifikasi sektor yang selama ini belum tergarap optimal. Pengawasan lapangan dan perbaikan kualitas pelayanan pajak jadi target jangka pendek. Penerimaan daerah harus meningkat signifikan.

Langkah inventarisir sumber pendapatan baru dibarengi penguatan sistem pengawasan internal. BPPRD berkomitmen bekerja lebih inovatif dalam menggali potensi pajak tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Fokus utama tetap pada efisiensi birokrasi dan akurasi data wajib pajak di lapangan.

”Kami fokus memetakan potensi yang belum tergarap optimal. Pengawasan dan pelayanan diperkuat agar penerimaan daerah bisa meningkat signifikan,” kata Noor Yosepth. Pemerintah Kabupaten Muba berharap langkah cepat ini mampu menjaga stabilitas fiskal daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional yang fluktuatif. (dhi)