Sekda Muba Tekankan Sinergi Pelayanan Dasar dan Optimalisasi PAD

Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Syafaruddin memperkuat konsolidasi lintas sektoral di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah.

SEKAYU, NUSALY – Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin Syafaruddin mengunjungi sejumlah instansi pelayanan dasar pada Rabu 8 April 2026. Konsolidasi internal dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pertemuan fokus pada penguatan koordinasi guna memastikan program kerja berjalan sesuai target pembangunan daerah.

Kepala DPPKB Muba Demoon Hardian Eka Suza bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Zwesty Wisma Devi dan Plt Kepala Dukcapil Hoirin hadir dalam pertemuan tersebut. Syafaruddin menegaskan kekompakan jajaran pemerintahan merupakan syarat mutlak. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas sektor. Ego sektoral dalam menjalankan program strategis pemerintah daerah harus dibuang.

Dinas diminta tidak sekadar menjalankan pelayanan rutin. Program kerja wajib linier dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiensi dan inovasi di tingkat dinas diharapkan memberi kontribusi bagi postur anggaran daerah. Hal ini menjadi penekanan utama di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet.

”Kita harus terus bekerja sama dan kompak. Semua program harus berjalan sesuai harapan, terutama upaya meningkatkan PAD di Muba,” ujar Syafaruddin di Sekayu.

Prioritas kualitas layanan

Instansi yang dikunjungi menyatakan komitmen mendukung agenda pemerintah daerah. Fokus utama tertuju pada sinkronisasi data kependudukan dengan layanan kesehatan serta program keluarga berencana. Koordinasi antarjajaran diperketat agar layanan publik dapat diakses masyarakat secara cepat. Birokrasi yang berbelit dilarang menghambat pelayanan warga.

Dinas Kesehatan Muba memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas hingga rumah sakit daerah. Mutu layanan kesehatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dinas Kesehatan berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara optimal. Ini merupakan bagian dari standar pelayanan minimal kepada penduduk.

Inovasi layanan kesehatan butuh dukungan akurasi data kependudukan dari Dukcapil. Integrasi sistem informasi antarinstansi diharapkan meminimalkan kendala administratif bagi warga. Sinergi ini menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemandirian fiskal dan kesejahteraan

Peningkatan PAD tetap menjadi benang merah dalam setiap arahan Sekda Muba. Instansi diminta jeli melihat peluang optimalisasi retribusi atau efisiensi anggaran. Program kerja harus terserap secara tepat sasaran. Fondasi fiskal daerah yang kuat akan memudahkan pencapaian target kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan penekanan pada evaluasi berkala kinerja aparatur di lapangan. Syafaruddin mengingatkan dampak nyata kebijakan harus dirasakan penduduk Musi Banyuasin. Pelayanan prima merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang kompleks.

Pemerintah daerah optimistis target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai melalui koordinasi solid. Pelayanan kesehatan dan kependudukan diperkuat sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia di Muba. (dhi)