Sekda Palembang Aprizal Hasyim Bedah Sumbatan Penanganan Lampu Jalan

Keluhan masyarakat atas gelapnya ruas jalan di Kota Palembang kini masuk ke meja evaluasi serius. Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim menuntut percepatan respons teknis Dinas Perhubungan (Dishub) dengan memangkas jalur birokrasi melalui integrasi komando bersama para camat.

PALEMBANG, NUSALY – Masalah lampu jalan di Kota Palembang yang terus dikeluhkan warga akhirnya memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan birokrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengumpulkan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) dan seluruh Camat se-Kota Palembang dalam rapat koordinasi khusus, Senin (30/3/2026). Di Ruang Rapat Dishub, Aprizal membedah tumpukan laporan warga yang menuntut hak atas penerangan jalan umum (PJU) yang memadai.

Rapat ini menjadi panggung bagi para camat untuk menumpahkan kegelisahan warga di wilayah masing-masing. Aprizal mendengarkan langsung potret buram penanganan PJU yang selama ini dianggap lamban dan tidak responsif. Baginya, gelapnya jalanan kota bukan hanya masalah estetika, melainkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan publik yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya dengan alasan administratif.

Realitas Lapangan

Paparan teknis dari pihak Dishub mengonfirmasi adanya kesenjangan lebar antara aduan dan kemampuan eksekusi. Saat ini, rata-rata terdapat 80 laporan kerusakan lampu jalan setiap harinya yang masuk ke kanal pengaduan pemerintah kota. Tragisnya, keterbatasan alat operasional dan sumber daya manusia membuat petugas di lapangan hanya mampu menyentuh 40 titik per hari. Artinya, ada 50 persen keluhan warga yang setiap harinya “menguap” tanpa penanganan instan.

Aprizal Hasyim, sebagai ASN tertinggi di lingkungan Pemkot Palembang, mengakui bahwa kendala teknis dan minimnya alat operasional memang menjadi sandungan nyata. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran atas buruknya pelayanan publik. “Permasalahan lampu jalan ini terus disuarakan masyarakat, sehingga perlu langkah konkret dan terukur. Kita tidak bisa bekerja dengan pola lama jika ingin keluhan ini berkurang,” tegas Aprizal dengan nada bicara yang menuntut solusi cepat.

Kesenjangan daya jangkau petugas lapangan inilah yang menjadi sasaran tembak dalam rapat tersebut. Aprizal meminta Dishub untuk melakukan audit internal terhadap efektivitas kerja para koordinator lapangan (Korlap) dan Kepala Bidang. Ia menginginkan adanya pemetaan ulang kekuatan personel agar titik-titik krusial yang rawan kriminalitas akibat minimnya penerangan bisa mendapatkan prioritas penanganan lebih awal tanpa harus menunggu antrean birokrasi yang panjang.

Integrasi Komando

Salah satu terobosan yang disepakati dalam rapat tersebut adalah pemangkasan jalur komunikasi melalui pembentukan grup koordinasi digital berbasis WhatsApp. Langkah yang terlihat sederhana ini sebenarnya bertujuan besar: menyatukan persepsi antara Dishub dan Camat dalam satu kanal komando. Selama ini, rantai informasi dari keluhan warga di tingkat kecamatan sering kali terputus atau terlambat sampai ke meja teknisi Dishub karena prosedur surat-menyurat yang kaku.

Dengan sistem koordinasi baru ini, penjadwalan pemasangan dan perbaikan lampu jalan di tiap kecamatan diharapkan menjadi lebih terukur dan transparan. Camat memiliki akses langsung untuk memantau sejauh mana laporan warga mereka ditindaklanjuti oleh Korlap Dishub. Sebaliknya, Dishub mendapatkan data lapangan yang lebih akurat mengenai titik kerusakan tanpa harus melakukan survei ulang yang membuang waktu dan biaya operasional.

“Sistem ini membuat penjadwalan lebih terukur. Penguatan peran koordinator lapangan dan petugas kecamatan menjadi prioritas agar keluhan masyarakat dapat diminimalisir,” ungkap Aprizal. Integrasi ini diharapkan mampu mendongkrak persentase penanganan aduan harian yang selama ini mentok di angka 50 persen. Efisiensi komunikasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan alat operasional yang terbatas agar tidak ada armada perbaikan yang bergerak tanpa target yang jelas.

Akselerasi Layanan

Pemerintah Kota Palembang menyadari bahwa kenyamanan warga adalah harga mati dalam indeks kepuasan pelayanan publik. Penanganan lampu jalan menjadi ujian nyata bagi komitmen sinergi lintas sektor yang sering kali hanya menjadi jargon di atas kertas. Aprizal Hasyim menginstruksikan agar seluruh pihak yang terlibat menanggalkan ego sektoral dan mulai bekerja dalam satu irama demi kepentingan warga Bumi Sriwijaya.

Ekspektasi masyarakat terhadap Palembang yang terang benderang di malam hari kini berada di pundak kolaborasi Dishub dan para Camat. Sinergi ini ditargetkan mampu memberikan dampak instan dalam beberapa pekan ke depan, terutama di ruas-ruas jalan utama dan pemukiman padat penduduk. Aprizal berharap, melalui langkah konkret ini, masalah lampu jalan segera teratasi sehingga pelayanan publik semakin maksimal dan rasa aman warga kembali terjaga.

Rapat koordinasi ditutup dengan penekanan bahwa hasil evaluasi ini akan terus dipantau secara berkala. Aprizal Hasyim tidak menginginkan sistem baru ini hanya hangat di awal pertemuan, namun lesu dalam eksekusi. Baginya, Palembang yang bercahaya adalah bukti bahwa birokrasi kota mampu merespons keluhan rakyat dengan cerdas dan cepat, meskipun di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. (*/desta)