Supriyanto Targetkan OKI Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut

Ambisi menjaga marwah tata kelola keuangan kembali ditegaskan jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyerahan dokumen laporan keuangan secara tepat waktu ke tangan auditor negara menjadi babak awal dari misi besar mempertahankan predikat opini tertinggi selama satu setengah dekade tanpa putus.

PALEMBANG, NUSALY – Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang mendadak sibuk, Senin (31/3/2026). Wakil Bupati OKI Supriyanto hadir langsung. Ia membawa tumpukan dokumen vital: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025. Ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ini pertaruhan kredibilitas. OKI sedang membidik sejarah. Membawa pulang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara beruntun.

Penyerahan LKPD tepat waktu adalah indikator vital. Hal ini mencerminkan kesehatan administrasi sebuah daerah. Supriyanto menegaskan bahwa laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola negara harus jelas rimbanya. Proses ini menjadi gerbang awal sebelum tim auditor BPK terjun melakukan audit terperinci. Tujuannya satu: menilai kewajaran, transparansi, dan kepatuhan anggaran terhadap undang-undang.

Di hadapan para auditor, Supriyanto memaparkan bahwa penyampaian LKPD adalah mandat konstitusi. Tidak bisa ditawar. Baginya, akuntabilitas bukan hanya soal deretan angka di atas kertas. Ini soal kepercayaan publik. Pemerintah Kabupaten OKI terus memacu kualitas pengelolaan keuangan agar setiap anggaran yang keluar memberikan dampak langsung pada pembangunan daerah. Kecepatan dan ketepatan pelaporan menjadi cermin seriusnya birokrasi dalam bekerja.

“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah secara transparan,” ujar Supriyanto. Ia menaruh harapan besar pada proses audit yang akan berjalan. Baginya, evaluasi dari BPK adalah kompas untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan agar semakin presisi. Target WTP ke-15 kali menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di OKI.

Kualitas laporan keuangan yang baik diharapkan berkorelasi positif dengan kesejahteraan warga. Supriyanto ingin memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Dengan tata kelola yang bersih, investasi dan dukungan dari pemerintah pusat akan lebih mudah mengalir ke Bumi Bende Seguguk. Opini WTP adalah sertifikat integritas. Harus dijaga dengan kerja keras kolektif seluruh elemen pemerintah daerah tanpa terkecuali.

Apresiasi Auditor

Langkah cepat Pemkab OKI mendapat respons positif. Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II BPK RI Cendy Avrian memberikan apresiasi atas kedisiplinan pemerintah daerah dalam menyerahkan laporan keuangan sebelum tenggat berakhir. Ketepatan waktu ini sangat membantu kelancaran proses pemeriksaan lapangan. Hal ini juga menunjukkan kematangan sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten OKI dalam mengonsolidasikan data keuangan dari berbagai sektor.

BPK akan segera menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Cendy menegaskan bahwa proses audit akan berlangsung secara profesional, independen, dan objektif. Tidak ada ruang untuk subjektivitas. Standar pemeriksaan keuangan negara akan diterapkan secara ketat guna memberikan opini yang akurat. Hasil audit ini nantinya menjadi dasar penting dalam meningkatkan derajat akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Pemeriksaan akan menyisir berbagai aspek. Mulai dari kepatuhan terhadap regulasi hingga efektivitas penggunaan anggaran pada proyek-proyek strategis. Cendy menyebutkan bahwa transparansi pemerintah daerah dalam memberikan data pendukung selama proses audit sangat krusial. Sinergi antara pembuat laporan dan pemeriksa menjadi kunci utama agar hasil yang didapatkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya di lapangan.

Marwah Daerah

Mempertahankan opini WTP selama 15 tahun bukan perkara mudah. Ini membutuhkan konsistensi dan mentalitas anti-korupsi yang kuat di setiap jenjang birokrasi. Supriyanto sadar betul tantangan ke depan akan semakin kompleks dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pelaporan digital. Namun, ia optimistis dengan rekam jejak yang ada, Kabupaten OKI mampu melewati ujian auditor BPK tahun ini dengan hasil yang memuaskan bagi seluruh masyarakat.

Komitmen menjaga marwah daerah ini menjadi prioritas utama. Penyerahan LKPD di Palembang hari ini adalah bukti bahwa koordinasi internal di Pemkab OKI berjalan solid. Setiap OPD telah bekerja maksimal untuk menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian WTP nantinya bukan sekadar kebanggaan di atas kertas. Ini bukti nyata bahwa pembangunan di Ogan Komering Ilir dilakukan di atas pondasi kejujuran dan integritas yang kokoh.

Penutupan kegiatan di Aula BPK Sumsel menandai dimulainya maraton audit. Pemerintah Kabupaten OKI kini bersiap menyambut tim pemeriksa dengan keterbukaan informasi. Ambisi meraih predikat WTP ke-15 bukan hanya tentang rekor. Ini tentang menjaga martabat Bumi Bende Seguguk sebagai kabupaten yang paling patuh dan transparan dalam mengelola amanah duit rakyat di seantero Sumatera Selatan. (*/puputzch)