BPSDM Hukum Pacu Kualitas SDM Lewat Program “Quick Win”

Depok, NUSALY.COM – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerjanya. Hal ini ditegaskan melalui serangkaian program unggulan bertajuk “Quick Win” yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN di bidang hukum.

Kepala BPSDM Hukum, Dr. Gusti Ayu Putu Suwardani, S.H., M.H., menyampaikan komitmen tersebut dalam acara Media Gathering yang digelar di Guest House BPSDM Hukum, Depok, pada Senin (10/3/2025). Gusti Ayu menjelaskan bahwa inisiatif BPSDM Hukum ini sejalan dengan visi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama pilar pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing global.

“Penguatan SDM adalah kunci utama kemajuan bangsa. Kami di BPSDM Hukum sangat menyadari hal ini dan terus berupaya untuk menghadirkan program-program yang relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas ASN di Kemenkumham. Kami optimis bahwa langkah-langkah yang kami lakukan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sistem hukum dan kualitas pelayanan publik yang kami berikan kepada masyarakat,” tegas Gusti Ayu di hadapan awak media yang hadir.

Internalisasi Pancasila dan Kedisiplinan Jadi Prioritas Awal

Salah satu program “Quick Win” yang telah berhasil dilaksanakan BPSDM Hukum adalah “Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai”. Program yang berlangsung pada 20-23 Desember 2024 di Grand Mercure Yogyakarta ini diikuti oleh 267 peserta yang berasal dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Gusti Ayu menerangkan bahwa program ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, termasuk Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta para praktisi yang ahli di bidang kepemimpinan dan pertahanan. Keragaman narasumber ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam kepada para peserta mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam menjalankan tugas sebagai ASN, serta meningkatkan kedisiplinan sebagai abdi negara.

“Kami meyakini bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kedisiplinan adalah pondasi penting bagi setiap ASN, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa, serta memiliki kedisiplinan yang tinggi, ASN akan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” ungkapnya.

Mencetak Pemimpin Masa Depan Berbasis Nilai Kebangsaan

Selain fokus pada nilai-nilai dasar, BPSDM Hukum juga menyelenggarakan program “Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun Anggaran 2025”. Program ini dirancang khusus untuk mempersiapkan para calon pemimpin masa depan di Kemenkum yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan mampu mengimplementasikannya dalam kepemimpinan mereka.

Gusti Ayu menjelaskan bahwa program ini merupakan investasi strategis dalam menyiapkan generasi penerus kepemimpinan di Kemenkum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sosialisasi KUHP Baru, Bukti Responsif Terhadap Perubahan Hukum

BPSDM Hukum juga menunjukkan responsivitasnya terhadap perubahan hukum yang terjadi di Indonesia dengan menggelar “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Sosialisasi yang dilaksanakan pada 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para pegawai Kemenkum.

“Antusiasme peserta terhadap sosialisasi KUHP baru ini sangat tinggi. Tercatat jumlah peserta login mencapai 9.417 orang, dan sebanyak 6.365 orang telah berinisiatif mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi mereka. Ini menunjukkan betapa besar semangat belajar dan keinginan untuk terus meningkatkan pemahaman hukum di kalangan ASN Kemenkum,” papar Gusti Ayu dengan bangga.

Dorong Inovasi SDM Melalui Kolaborasi “Community of Practice”

Untuk mendorong inovasi dalam pengembangan SDM yang berbasis kolaborasi, BPSDM Hukum juga telah membentuk “Tim Pengelola Community of Practice (CoP)”. Sebagai langkah awal, tim ini telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 23 Januari 2025. Program CoP ini bertujuan untuk menciptakan forum bagi para ASN untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang pekerjaan.

Gusti Ayu berharap bahwa CoP akan menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kompetensi ASN secara berkelanjutan melalui pembelajaran kolektif dan pertukaran ide antar pegawai. “Dengan CoP, kita ingin membangun budaya saling belajar dan berbagi di lingkungan BPSDM Hukum dan Kemenkum secara lebih luas. Inovasi dan peningkatan kompetensi akan lebih mudah tercapai jika kita saling berkolaborasi dan berbagi,” ujarnya.

Evaluasi Sistem Seleksi Pegawai untuk Rekrutmen yang Lebih Objektif

BPSDM Hukum juga terus berupaya meningkatkan kualitas proses seleksi pegawai agar mendapatkan calon-calon ASN yang terbaik dan paling kompeten. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah “Evaluasi Norma Tes Potensi”. Dalam evaluasi ini, BPSDM Hukum menggandeng para ahli psikometri dan psikolog terkemuka dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan sistem tes potensi yang kami gunakan dalam seleksi pegawai. Kami targetkan, hasil evaluasi ini sudah dapat diimplementasikan pada tahun 2025. Dengan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas, kami yakin akan mendapatkan ASN yang benar-benar unggul dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” jelas Kepala BPSDM Hukum.

Pengembangan Poltekpin Capai Progres Signifikan

Sebagai wujud komitmen dalam pengembangan pendidikan vokasi di bidang hukum, BPSDM Hukum terus memacu pembangunan Gedung Rektorat Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Gusti Ayu dengan gembira mengumumkan bahwa progres pembangunan gedung rektorat Poltekpin telah mencapai 98% per 14 Februari 2025.

“Pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin ini adalah salah satu milestone penting dalam pengembangan Poltekpin sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi unggulan di bidang hukum, khususnya pemasyarakatan dan keimigrasian. Kami optimis, dengan fasilitas yang semakin lengkap dan modern, Poltekpin akan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi para taruna dan taruni, serta menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gusti Ayu menjelaskan bahwa pengembangan Poltekpin tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga meliputi pengembangan kurikulum dan program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang hukum. Bahkan, saat ini BPSDM Hukum tengah berupaya untuk membuka Jurusan Hukum Terapan di Poltekpin.

“Berbagai tahapan telah kami lakukan untuk mewujudkan Jurusan Hukum Terapan di Poltekpin. Mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin yang baru, pembentukan tim pengembangan, koordinasi intensif dengan para akademisi, hingga penyusunan kurikulum yang komprehensif. Kami berharap Jurusan Hukum Terapan ini akan menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga ahli hukum terapan yang semakin meningkat di berbagai sektor,” jelasnya.

Sebagai penutup, Gusti Ayu menyampaikan bahwa BPSDM Hukum juga tengah memfinalisasi “Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan”. Rancangan ini diharapkan menjadi panduan yang komprehensif dan terstruktur dalam pembinaan SDM hukum di lingkungan Kemenkum.

“Dengan berbagai inisiatif dan program Quick Win ini, BPSDM Hukum terus bergerak maju untuk mencetak SDM yang unggul, profesional, dan berintegritas. Kami yakin, SDM yang berkualitas adalah aset terpenting bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas-tugasnya di masa depan dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkas Gusti Ayu. (dhi)