Pemprov Sumsel Selamatkan PSU Empat Lawang dari Krisis Dana, Gelontorkan Rp32 Miliar Lebih

Palembang, NUSALY.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di daerah. Sebagai wujud nyata, Pemprov Sumsel mengambil alih pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang yang sempat terancam terkendala masalah anggaran. Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, secara resmi mengumumkan bahwa Pemprov Sumsel akan menggelontorkan dana lebih dari Rp32 miliar untuk memastikan PSU di Empat Lawang dapat segera dilaksanakan.

Keputusan penting ini disampaikan langsung oleh Gubernur Herman Deru dalam konferensi pers yang digelar di Palembang, Selasa (11/03/2025). Herman Deru menegaskan bahwa langkah cepat Pemprov Sumsel ini merupakan respon langsung atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan PSU di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Empat Lawang beberapa waktu lalu.

“Ini adalah bentuk respon cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu terkait PSU di Empat Lawang,” ujar Gubernur Herman Deru di hadapan awak media.

Penegasan komitmen Pemprov Sumsel ini diambil setelah Gubernur Herman Deru menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Rumah Kayu, Palembang, beberapa waktu sebelumnya. Rapat tersebut menjadi forum penting bagi Pemprov Sumsel untuk mematangkan persiapan dan memastikan kelancaran PSU Empat Lawang, terutama dari aspek pendanaan.

“Domain kita adalah Provinsi. Oleh karena itu, apa yang tidak bisa diatasi di tingkat Kabupaten, dalam hal ini soal keuangan, maka Provinsi hadir untuk memberikan solusi. Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang mendalam, total dana yang diusulkan untuk PSU Empat Lawang adalah Rp36 miliar. Setelah kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diketahui bahwa saldo kas daerah Kabupaten Empat Lawang masih tersedia sekitar Rp6 miliar. Dengan perhitungan yang matang semalam, kami Pemprov Sumsel memastikan mampu menutupi kekurangan tersebut, dan persoalan pendanaan PSU Empat Lawang dinyatakan clear,” kata Herman Deru, menjelaskan detail komitmen pendanaan dari Pemprov Sumsel.

Pemprov Sumsel Tidak Hanya Jadi ‘Penyandang Dana’, Tapi ‘Penjamin Demokrasi’

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa kehadiran Pemprov Sumsel dalam mengatasi masalah pendanaan PSU Empat Lawang bukan hanya sekadar sebagai penyandang dana semata. Lebih dari itu, Pemprov Sumsel ingin berperan aktif sebagai penjamin keberlangsungan proses demokrasi di Kabupaten Empat Lawang, sehingga hak конституционал masyarakat untuk memilih dapat terpenuhi dengan baik.

Dukungan penuh yang diberikan Pemprov Sumsel ini, lanjut Herman Deru, juga sejalan dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menekankan peran pemerintah provinsi dalam membantu pemerintah kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk dalam hal pendanaan.

“Dukungan yang kita berikan ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan, dengan dukungan penuh dari Pemprov Sumsel, penyelenggaraan PSU Empat Lawang ini tidak sampai merepotkan pemerintah pusat. Pemprov Sumsel akan backup berapa pun nanti kemampuan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan hadir dan membantu sepenuhnya,” tegas Gubernur Herman Deru.

Rincian Anggaran PSU Empat Lawang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel, Al Fajri, turut memberikan penjelasan rinci mengenai total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PSU Empat Lawang. Al Fajri memaparkan, dari hasil perhitungan, total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU Empat Lawang adalah sebesar Rp32,030 miliar.

“Dari total kebutuhan anggaran tersebut, sekitar Rp21 miliar telah tersedia dari dua sumber, yaitu sisa anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel yang masih ada, dan dana bagi hasil Kabupaten Empat Lawang. Dari dana bagi hasil Kabupaten Empat Lawang, setelah kita kalkulasi, diperkirakan ada sekitar Rp15,7 miliar, namun yang sudah pasti tersedia saat ini adalah sekitar Rp14 miliar. Kemudian, dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, ada sisa dana sekitar Rp6 miliar yang bisa digunakan untuk PSU. Sehingga, total dana yang sudah kita punya saat ini adalah sekitar Rp21 miliar,” rinci Al Fajri.

Dengan demikian, lanjut Al Fajri, masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp11 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan PSU Empat Lawang. Kekurangan dana inilah yang, ditegaskan Al Fajri, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Jadi, kekurangan dana sekitar Rp11 miliar ini, akan sepenuhnya di-backup oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kepastian pendanaan ini, kita berharap pelaksanaan PSU Empat Lawang dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkas Al Fajri.

Langkah cepat dan komitmen penuh dari Pemprov Sumsel dalam mengatasi masalah pendanaan PSU Empat Lawang ini diapresiasi berbagai pihak. Keputusan ini dinilai tidak hanya menyelamatkan PSU Empat Lawang dari potensi krisis anggaran, tetapi juga menunjukkan keseriusan Pemprov Sumsel dalam menjalankan amanat pemerintah pusat dan menjaga tegaknya demokrasi di daerah. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Sumsel, diharapkan PSU Kabupaten Empat Lawang dapat berjalan dengan lancar, transparan, akuntabel, dan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar representasi dari aspirasi pemilih di Kabupaten Empat Lawang. (desta)