PURWAKARTA, NUSALY — Masalah judi online terus menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus judi online tertinggi sejak tahun 2024.
Menghadapi situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan meningkatkan kerja sama untuk menekan angka judi online di wilayah tersebut.
Kolaborasi Menekan Angka dan Potensi Peningkatan Akun Judi Online
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta semua pihak terkait untuk terus menekan angka judi online, baik secara nasional maupun khususnya di Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Meutya Hafid usai meninjau peserta pendidikan karakter di barak militer Resimen Armed 1/Sthira Yudha, Purwakarta, Jawa Barat, dalam keterangan yang diterima pada Rabu (14/5/2025).
Menurut Meutya, peran aktif pemerintah daerah (pemda) sangat penting untuk menanggulangi judi online. Meskipun tren judi daring disebut mengalami penurunan, ia memperingatkan bahwa tanpa intervensi pemerintah yang tegas, tren tersebut berpotensi kembali meningkat, dan angkanya saat ini pun masih tergolong tinggi.
Meutya Hafid mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut PPATK, jika tidak ada langkah tegas, jumlah rekening yang terkait dengan judi online diperkirakan dapat meningkat hingga 1.200 pada tahun 2025.
“Bagaimana cara mengintervensi agar pada 2025 jumlah tersebut tidak mencapai 1.100 atau 1.200, itulah yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” ucap Meutya, menekankan urgensi kerja sama lintas sektor.
Langkah Penindakan: Blokir Situs, Kerja Sama Platform, dan Kerja Nyata
Menkomdigi Meutya Hafid juga menjelaskan langkah-langkah penindakan yang telah dan terus dilakukan untuk memberantas judi online. Terkait arahan Presiden Prabowo untuk menindak tegas situs judi online, ia menyebutkan bahwa sejak awal menjabat, pihaknya sudah memblokir sebanyak 1,4 juta situs judi online.
Namun demikian, Meutya mengingatkan bahwa upaya pemblokiran situs saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Jika konten judi online menyebar di berbagai platform digital, diperlukan kerja sama dengan platform-platform tersebut, seperti Instagram, Facebook, X, dan TikTok.
“Namun demikian, sekali lagi, tidak cukup hanya memblokir situs. Jika konten menyebar di platform, kita juga harus bekerja sama dengan platform-platform tersebut, seperti Instagram, Facebook, X, dan TikTok,” tutur Meutya.
Menurutnya, kerja sama dengan platform digital perlu ditingkatkan karena mereka memiliki kemampuan teknis untuk menyaring konten negatif dengan lebih cepat dan efektif.
Platform juga diharapkan menjadi pihak pertama yang melakukan pemblokiran konten negatif, karena merekalah yang paling mengetahui bagaimana konten tersebut tersebar di jaringan mereka.
Meutya kembali menegaskan bahwa bahkan take down situs dan platform saja belum cukup.
“Jika tidak ada kerja nyata di lapangan dan pertemuan langsung, kecanduan tidak akan hilang hanya dengan pemblokiran,” tegasnya, menekankan pentingnya penanganan di tingkat akar rumput dan interaksi langsung untuk mengatasi aspek kecanduan.
Peran PP Tunas untuk Perlindungan Anak
Dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, Meutya juga menekankan pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah strategis untuk melindungi anak-anak dari paparan dan dampak buruk judi online.
Dengan adanya PP Tunas, anak-anak di bawah usia 18 tahun, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 400 ribu dan menjadi sasaran empuk, akan menjadi sasaran utama perlindungan yang terstruktur.
“Dengan PP Tunas, anak-anak di bawah usia 18 tahun-yang jumlahnya lebih dari 400 ribu-menjadi sasaran utama perlindungan. Jika PP Tunas ini dijalankan dengan baik, jumlah pemain judi online dapat berkurang secara signifikan,” jelas Meutya, optimis terhadap dampak regulasi ini.
Gubernur Jabar: PP Tunas Atur Perlindungan Anak di Ruang Digital
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut memberikan pandangannya mengenai PP Tunas. Ia menyampaikan bahwa PP Tunas yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo akan secara spesifik mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk dalam hal kecanduan terhadap game online yang berpotensi mengarah pada judi online atau masalah lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, pengaturan akses dalam PP Tunas akan membedakan antara gim yang bersifat profesional untuk prestasi, seperti e-sport, dengan gim yang berisiko menimbulkan kecanduan di kalangan umum dan berpotensi berdampak negatif. Ia mengingatkan pentingnya keseimbangan dalam regulasi ini.
“Kita harus pastikan regulasi ini tidak hanya mendukung atlet e-sport yang berprestasi, tetapi juga melindungi ratusan ribu anak dari kecanduan. Jangan sampai yang jadi juara hanya 10 orang, tetapi korbannya 100 ribu. Itu harus menjadi perhatian kita,” pungkas Dedi, memberikan perumpamaan tajam mengenai pentingnya skala dampak perlindungan anak.
Kemkomdigi (Menkomdigi Meutya Hafid) dan Pemprov Jabar (Gubernur Dedi Mulyadi) berkolaborasi berantas judi online, fokus Jabar sbg provinsi kasus tertinggi sejak 2024.
Menkomdigi (Rabu 14/5) desak kolaborasi luas lintas pihak krn PPATK prediksi 1200 akun judi online 2025 jika tak ada langkah tegas. Sebut 1.4 jt situs sdh diblokir, tapi perlu kerjasama platform digital dan kerja nyata di lapangan.
Tekankan pentingnya PP Tunas untuk lindungi anak di bwh 18 thn (>400 rb). Gubernur Jabar: PP Tunas (ttd Presiden Prabowo) atur perlindungan anak di ruang digital, bedakan game prestasi/berisiko, penting lindungi ratusan ribu anak dari kecanduan. (dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
