DPRD OKI ‘Hilang’, Aspirasi Rakyat Terbengkalai di Balik Dalih Dinas Luar

KAYUAGUNG, NUSALY – Di tengah hiruk pikuk agenda pembangunan, suara kritis masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) justru disambut kantor wakil rakyat yang kosong melompong. Pada Rabu (4/6/2025), Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) OKI menggelar aksi damai, bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan mempertanyakan: Kemana Wakil Rakyat (DPRD OKI) saat rakyatnya mencari?

Aksi damai ini dipimpin oleh Rivaldy Setiawan, SH selaku Koordinator Lapangan dan Ketua DPD PGK OKI, bersama Albadrul Maniru, SH sebagai Koordinator Aksi sekaligus Ketua LBH PGK OKI. Mereka datang membawa segudang keluhan dan aspirasi masyarakat yang selama ini seperti tak berbalas.

“Kami datang ke sini ingin sekali bertemu Wakil Rakyat, khususnya Pimpinan DPRD OKI. Kami sudah mengirimkan surat audiensi sebanyak 3 kali, yaitu pertama di bulan Desember 2024 dan di bulan Mei sebanyak 2 kali. Sampai saat ini kami belum bisa bertemu untuk audiensi dan silaturahmi bersama Ketua DPRD OKI atau Wakil Rakyat dari seluruh 45 anggota dewan,” ungkap Rivaldy Setiawan, dengan nada kecewa.

Realita di lapangan tak kalah miris. “Maka hari ini kami ingin menanyakan kemana DPRD OKI, karena kami sudah mengkonfirmasi ke ‘rumah rakyat’ ini, namun dengan hasil Wakil Rakyat tidak ada di kantor karena Dinas Luar (DL),” lanjut Rivaldy, menyiratkan kejanggalan.

Janji Audiensi Via Telepon, Publik Tuntut Bukti Konkret

Kekecewaan massa aksi semakin membuncah ketika perwakilan DPRD OKI, Bapak Iqbal selaku Kabag Program, hanya bisa menghubungkan mereka dengan Ketua DPRD OKI melalui sambungan telepon. Dari seberang sana, Ketua DPRD OKI menyatakan bahwa dirinya dan seluruh anggota dewan sedang dalam agenda dinas luar. Sebuah dalih yang lumrah, namun menjadi pertanyaan besar di mata masyarakat yang merasa terabaikan.

Ketua LBH PGK OKI, Albadrul Maniru, tak menutupi rasa kecewanya. “Pada dasarnya kami di sini melaksanakan aksi damai yang tanpa muluk-muluk, selain ingin bertatap muka dengan wakil-wakil kami rakyat OKI di singgasana mereka yang katanya tempatnya seluruh rakyat OKI,” ujarnya tajam. “Namun pada nyatanya kami dikecewakan untuk yang kesekian kalinya. Sudah dilaksanakan aksi saja masih tak mau menemui dan mendengarkan rakyat, bagaimana dengan rakyat mau menyampaikan aspirasinya?” sindirnya.

Meskipun demikian, janji tetap terucap. Ketua DPRD OKI menyatakan akan menerima audiensi pada tanggal 13 Juni 2025, bersama para pimpinan dan anggota dewan lainnya. Namun, pengalaman pahit sebelumnya membuat massa aksi tak ingin lagi termakan janji tanpa bukti.

Kekosongan 45 Kursi Dewan: Bukti atau Dalih? Ancaman Aksi Jilid II Menggema

Permintaan untuk surat perjanjian pun dilayangkan oleh massa aksi kepada Bapak Iqbal, sebagai jaminan agar janji audiensi pada 13 Juni tidak sekadar angin lalu. Ancaman Aksi Jilid II akan digulirkan jika janji tersebut tidak ditepati atau jika pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keluh kesah masyarakat belum terjawab.

“Sungguh miris Wakil Rakyat Kab. OKI dikarenakan 45 Wakil Rakyat tidak ada dikantor bahkan tidak bisa menemui kami hanya bisa melalui telepon,” tambah Rivaldy Setiawan, menggulirkan pertanyaan kritis yang mungkin juga ada di benak banyak warga OKI.

“Hal ini menjadi bukti untuk seluruh masyarakat Kabupaten OKI, bahwasannya Wakil Rakyat sibuk Dinas Luar. Bahkan kami meminta kejelasan bagaimana mengenai 45 Wakil Rakyat semuanya dinas luar, karena kami merasakan ada kejanggalan di sini. Kita pastikan akan Melaksanakan Aksi Jilid II jika seandainya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keluh kesah kami ini belum terjawab.”

Kekosongan gedung dewan dan janji audiensi via telepon di tengah gelombang aspirasi masyarakat menjadi cerminan kontradiksi yang menuntut jawaban transparan dari wakil rakyat. Apakah ini hanya rutinitas dinas luar, ataukah ada “jarak” yang semakin lebar antara wakil rakyat dan konstituennya? Pertanyaan ini menggantung, menunggu pembuktian di tanggal 13 Juni mendatang. (dhi)