PALEMBANG, NUSALY.COM – Pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) diprediksi akan menghadapi tantangan signifikan sepanjang tahun 2025. Meskipun stabilitas fiskal telah terjaga, kombinasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan kontraksi pendapatan daerah menjadi ancaman serius bagi kas daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, di Palembang, Sabtu (21/6/2025), mengidentifikasi empat tantangan utama yang harus diwaspadai, khususnya memasuki triwulan II tahun ini.
Pertama, tantangan muncul dari kebijakan pemerintah pusat yang telah menerapkan efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini secara langsung memengaruhi kondisi fiskal, khususnya berdampak pada kinerja belanja APBN 2025. “Tentu efisiensi juga berdampak pada pemerintah daerah, karena sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada sektor yang selama ini memang mendapatkan belanja dari APBN seperti hotel atau akomodasi,” jelas Rahmadi, menyoroti efek domino dari efisiensi pusat ke pendapatan daerah.
Kedua, Sumsel mengalami kontraksi tajam pada kinerja pendapatan daerah. Tercatat penurunan signifikan hingga 20,72 persen secara tahunan (year on year/yoy). Perlambatan ini terjadi di semua sumber pendapatan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 2,28 persen, pendapatan transfer terkoreksi tajam hingga 23,98 persen, dan pendapatan lainnya anjlok hingga 75,83 persen. Ini menunjukkan tekanan menyeluruh pada kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan.
Ketiga, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) pada triwulan I/2025. Namun, kondisi ini dijelaskan hanya dipengaruhi oleh perbedaan pelaporan atau adanya perubahan status dari Universitas Sriwijaya (Unsri) yang sebelumnya BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Perubahan status ini secara administratif memengaruhi cara Unsri mengelola dan melaporkan keuangannya.
Keempat, dan menjadi catatan penting, adalah kondisi pertumbuhan belanja di daerah yang tidak merata. Meskipun realisasi belanja daerah secara total pada triwulan I/2025 mengalami pertumbuhan positif 14,64 persen yoy, belanja transfer justru mengalami penurunan signifikan 36,02 persen yoy. “Jadi secara total membaik, tapi ada ketimpangan dalam beberapa jenis belanja. Jadi kita harapkan ke depan pertumbuhannya pada semua jenis belanja,” kata Rahmadi, menegaskan perlunya pemerataan pertumbuhan belanja di semua sektor untuk mencapai efektivitas fiskal yang optimal.
Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah daerah di bawahnya untuk lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, serta mencari strategi inovatif untuk mendongkrak pendapatan di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat. *
Sumber: ANTARA SUMSEL
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
