PGK Sumsel Kecam Keras Tindakan Represif Aparat yang Tewaskan Ojol

JAKARTA, NUSALY – Tindakan represif aparat kepolisian yang tewaskan seorang pengemudi ojek daring (ojol) setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob menuai kecaman keras. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel melayangkan protes keras, menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran prosedur yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepolisian.

Dalam rilis yang diterima Nusaly, Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., tidak ragu menyebut tindakan oknum aparat tersebut sebagai “biadab”. Ia menegaskan bahwa aksi itu harus ditindak tegas, segera mencopot pelaku, dan memberikan sanksi seberat-beratnya.

“Tindakan biadab aparat kepolisian harus ditindak tegas, segera copot dan diberikan sanksi seberat-beratnya,” tegasnya, menunjukkan bahwa tuntutan ini tidak akan berhenti pada permintaan maaf.

Firdaus, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menegaskan bahwa tindakan brutal aparat telah menodai cita-cita reformasi dan kebebasan berpendapat. Sebagai seorang pejabat publik, pandangannya membawa bobot dan otoritas yang lebih besar.

Ia melihat insiden ini sebagai bentuk nyata pelanggaran hak konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat menyampaikan aspirasinya. Ia juga mendukung penuh tuntutan dari Aktivis 98 yang menuntut hukuman berat dan adil bagi oknum pelanggar hukum, tanpa impunitas.

Desakan Evaluasi Pimpinan Tertinggi Polri

Puncak dari pernyataan PGK Sumsel adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pimpinan tertinggi Polri. Firdaus Hasbullah secara eksplisit meminta Presiden untuk mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.

“Presiden harus mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya karena gagal mengendalikan situasi dan membiarkan oknum aparat melakukan tindakan brutal yang mengakibatkan korban jiwa,” tegasnya.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa PGK tidak melihat insiden ini sebagai kasus tunggal yang bisa diselesaikan dengan memproses oknum semata. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bukti kegagalan kepemimpinan dan sistematis yang memungkinkan tindakan brutal seperti itu terjadi.

Kronologi Insiden yang Memicu Kemarahan

Kemarahan yang disuarakan oleh PGK Sumsel berakar dari insiden yang terjadi di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025. Peristiwa bermula ketika mobil rantis milik kepolisian melaju kencang di tengah massa yang berunjuk rasa. Menurut saksi mata, seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, terjatuh dan dilindas oleh kendaraan tersebut. Mobil rantis itu tidak berhenti dan terus melaju. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendatangi keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf, serta tujuh personel Brimob Polda Metro Jaya telah diperiksa, hal itu tidak meredakan tuntutan yang mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat, terutama PGK Sumsel.

Dengan menempatkan kecaman PGK Sumsel sebagai sudut pandang utama, artikel ini menjadi lebih dari sekadar laporan, melainkan analisis kritis yang menyoroti urgensi akuntabilitas di lembaga kepolisian. (dhi)