Di Balik Pengeroyokan Kades OKI, Brigif dan Wilmar Wajib Transparan Soal Penangkapan Warga

KAYUAGUNG, NUSALY – Kasus pengeroyokan Kades Komarudin oleh oknum anggota Brigif 8/Garuda Cakti di area PT Wilmar Buluh Cawang Plantation, Ogan Komering Ilir (OKI), memasuki dimensi baru. Selain proses hukum terhadap sembilan prajurit yang diperiksa Subdenpom, desakan publik kini fokus pada latar belakang yang melatarinya—yaitu dugaan penahanan warga desa oleh pihak keamanan perusahaan.

Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, menyampaikan keprihatinan yang diarahkan pada kegagalan komunikasi antara aparat, korporasi, dan masyarakat. Rivaldy menilai insiden tersebut mencoreng marwah daerah dan menunjukkan buruknya kemitraan.

“Sebagai anak daerah, saya malu dan pilu mendengar kabar ini. Aparat dan masyarakat seharusnya menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan kedamaian, bukan justru saling melukai,” ujar Rivaldy. Ia mendesak agar OKI tetap damai dan tidak membiarkan kesalahpahaman berkembang menjadi eskalasi konflik.

Menuntut Kejelasan Peran Brigif dan Akar Konflik

Kritik PGK menyoroti kejanggalan informasi karena hingga kini PT Wilmar dan Brigif masih bungkam soal akar masalah yang memicu insiden. Informasi yang tersedia bersifat sepihak, hanya datang dari Kades Komarudin yang mendatangi lokasi karena ingin menanyakan nasib warganya yang ditangkap.

Rivaldy menegaskan, tanpa keterangan resmi yang seimbang, PGK dan publik akan terus mempertanyakan dua hal krusial:

Pertama, mengenai latar belakang penahanan: apakah benar warga yang diamankan terkait pencurian buah sawit dan bagaimana prosedur penahanan tersebut dilakukan oleh pihak Wilmar atau aparat yang bertugas?

Kedua, korelasi dengan latihan: apakah insiden pengeroyokan ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Latihan Kaderisasi Teritorial Brigif di area kebun Wilmar? Tuntutan ini penting untuk membedakan antara penugasan resmi dan murni pengamanan swakarsa korporasi.

Rivaldy secara eksplisit menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan. “Kita perlu kejelasan dan transparansi dari pihak perusahaan yang wilayahnya menjadi tempat kejadian. Apakah ada prosedur keamanan yang diabaikan, atau komunikasi yang tidak berjalan baik antara warga, aparat, dan pihak perusahaan?” tegasnya.

PGK mendesak Kodam II/Sriwijaya tidak hanya fokus pada proses hukum oknum yang terlibat pengeroyokan, tetapi juga memberikan keterangan rinci tentang alasan penugasan mereka dan latar belakang penangkapan warga, agar masyarakat dapat memahami akar konflik secara utuh. Organisasi ini mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menahan diri, sambil mendesak pihak terkait untuk segera memulihkan suasana damai di OKI. (dhi)