Melampaui Target Pagu: Ogan Komering Ilir Catat Kinerja Belanja 73 Persen, Pendapatan Transfer Antar Daerah Melonjak 147 Persen

KAYUAGUNG, NUSALY — Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat diukur dari kecepatan penyerapan belanja, terutama pada pos yang berdampak langsung pada pembangunan. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI per 16 November 2025 menunjukkan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berada di jalur akselerasi yang positif.

Dari total pagu belanja Rp2,588 triliun, realisasi belanja OKI telah menyentuh Rp1,891 triliun, mencatatkan persentase serapan 73,05 persen. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa program kerja pemerintah daerah bergerak dengan minim hambatan birokrasi, menghindari penumpukan pekerjaan di penghujung tahun fiskal.

Akselerasi Belanja: Pembangunan Fisik dan Transfer Desa

Kinerja belanja OKI menunjukkan alokasi yang berprioritas pada pos-pos strategis. Komitmen pada pembangunan infrastruktur fisik, yang merupakan modal dasar bagi peningkatan konektivitas, tercermin dari realisasi Belanja Modal yang mencapai 65,12 persen dari pagu Rp290,23 miliar.

Bersamaan dengan itu, dukungan langsung bagi masyarakat dan desa juga berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tingginya penyaluran Bantuan Keuangan (Transfer ke Desa/Kecamatan) yang telah terealisasi 84,43 persen. Kecepatan ini vital untuk memastikan proyek dan program pemberdayaan di tingkat desa dapat dieksekusi tepat waktu.

Di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), OKI juga mencatat kemandirian fiskal yang meningkat. Pos Retribusi Daerah sukses melampaui target pagu Rp3,42 miliar dengan realisasi mencapai Rp5,34 miliar, atau 156,17 persen. Angka ini merefleksikan adanya inovasi atau peningkatan efektivitas layanan publik yang berbayar.

Anomali Pendapatan: Antara Konservatisme dan Akurasi Pagu

Meskipun laju belanja secara umum cepat dan pendapatan lokal meningkat, data APBD OKI menyisakan ruang kritik yang perlu ditelaah dari perspektif akurasi dan efisiensi perencanaan. Fakta paling mencolok adalah meledaknya realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pagu anggaran yang ditetapkan hanya Rp105,16 miliar, namun realisasi melonjak hampir 50 persen di atas target, yakni mencapai 147,71 persen atau Rp155,34 miliar.

Lonjakan dramatis yang tidak terprediksi ini, meskipun menguntungkan daerah, menunjukkan adanya ketidakakuratan substansial dalam proses penyusunan anggaran. Bagindo Togar, pengamat kebijakan publik Sumsel, dalam analisisnya, menyebutkan bahwa selisih sebesar ini bisa mengindikasikan pagu yang terlalu konservatif, atau masuknya dana transfer yang signifikan secara mendadak.

“Jika dana sebesar ini masuk di ujung tahun, hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera mengalokasikannya secara efektif, dan bukan sekadar menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir periode,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perencanaan pendapatan harus presisi agar alokasi belanja dapat dipatok secara optimal sejak awal tahun fiskal.

Risiko Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Tantangan lainnya muncul pada pos Belanja Barang dan Jasa. Meskipun Belanja Pegawai berada di tingkat serapan 82,06 persen, alokasi untuk barang dan jasa masih tertahan di 60,19 persen dari pagu Rp757,49 miliar.

Dengan sisa waktu yang terbatas, sisa hampir 40 persen dari pagu Belanja Barang dan Jasa yang belum terserap menjadi potensi risiko. Penumpukan pengadaan barang dan jasa dalam waktu singkat rawan memicu penurunan kualitas dan prosedur yang tergesa-gesa.

Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten OKI adalah mempertahankan akselerasi pembangunan tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas. Keberhasilan memacu Belanja Modal dan meraih PAD harus diimbangi dengan perbaikan menyeluruh pada disiplin perencanaan, terutama untuk memastikan akurasi proyeksi Transfer Daerah dan menghindari risiko inefisiensi belanja menjelang akhir tahun.

(dhi)