Capaian MCP Pemkab OKI Sentuh 81.5, Kunci Perbaikan Ada di Manajemen Aset

OKI, NUSALY — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menunjukkan komitmen yang kuat dalam agenda pencegahan korupsi dengan fokus utama pada perbaikan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data terbaru per 5 Desember 2025, Pemkab OKI berhasil mencatatkan nilai capaian MCP sebesar 81.5.

Capaian ini menempatkan OKI di Peringkat 85 dalam lingkup nasional dan menjadi tertinggi kedua di Sumatera Selatan hingga batas verifikasi dokumen KPK.

Pencapaian total nilai 81.5 ini merupakan progres signifikan yang ditunjukkan melalui delapan area intervensi MCP. Area tersebut meliputi Perencanaan, Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Pelayanan Publik (Yanblik), Manajemen ASN (M-ASN), Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Target Bukan Sekadar Angka, Tapi Tata Kelola Bersih

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyampaikan bahwa angka tersebut adalah buah dari kerja keras kolektif di lingkup birokrasi.

“Angka 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Muchendi pada Puncak HAKORDIA di Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12).

Muchendi menegaskan bahwa target utama Pemkab bukan sekadar mengejar angka di atas kertas, tetapi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat ‘Lapor Bupati‘. Platform ini menjadi sarana partisipasi publik yang diharapkan mendorong keterbukaan dan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan.

Evaluasi APIP dan Tantangan Manajemen Aset

Berdasarkan laporan Ir. Asmar Wijaya, Ketua Pelaksana/Ketua Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, upaya pencegahan difokuskan pada penguatan peran APIP melalui Inspektorat Daerah.

“Penguatan APIP adalah kunci. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal kita menjadi lebih efektif, dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan bisa dilakukan lebih cepat,” jelas Asmar.

Area dengan capaian tertinggi adalah Perencanaan (95.1%) dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) sebesar 91.3%. Sementara itu, indikator APIP sendiri mencatatkan nilai 72.7% dengan 82 dari 84 dokumen telah diunggah—mengindikasikan proses penguatan masih berjalan.

Meskipun progresnya patut diapresiasi, Asmar Wijaya mengingatkan agar Pemkab OKI terus melakukan perbaikan pada area yang masih perlu dioptimalkan, yakni Anggaran (77.1%) dan Manajemen Aset Daerah (BMD) yang hanya mencapai 59.7%.

“Kami mengapresiasi progres ini. Namun, perbaikan berkelanjutan pada area BMD dan Anggaran harus menjadi fokus agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal,” tutup Asmar.

Fokus pada perbaikan Manajemen Aset Daerah dinilai krusial, mengingat BMD merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap praktik moral hazard dan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Komitmen politik Pemkab OKI akan sangat menentukan keberhasilan mencapai tata kelola yang sepenuhnya bebas korupsi. ***