Pemkab OKI Gencarkan Operasi Pangan Murah Jelang Natal dan Tahun Baru

KAYUAGUNG, NUSALY — Antisipasi terhadap gejolak harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Melalui langkah intervensi pasar yang masif dan penguatan sistem distribusi logistik, pemerintah daerah berupaya memastikan tekanan inflasi tetap terkendali hingga pengujung tahun 2025.

Langkah konkret ini diawali dengan aktivasi Operasi Pangan Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung selama delapan hari efektif, mulai 16 hingga 30 Desember 2025. Dalam rangkaian kegiatan ini, Pemkab OKI menyalurkan komoditas strategis dalam jumlah besar, mencakup 10 ton beras, 2.000 liter minyak goreng, serta ratusan kilogram cabai, bawang, dan daging ayam ke titik-titik distribusi masyarakat.

Intervensi dan Penguatan Retail Lokal

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa serangkaian kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang kerap terjadi di akhir tahun. Komitmen ini tidak hanya melalui pasar murah, tetapi juga dengan mengoptimalkan peran OKI Mart sebagai instrumen stabilisator harga di tingkat retail.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan harga yang sesuai,” ujar Muchendi saat meninjau kesiapan pangan di Kayuagung, Kamis (18/12/2025).

Dukungan terhadap infrastruktur logistik daerah juga datang dari Bank Indonesia (BI). Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan, Bambang Pramono, secara simbolis menyerahkan bantuan sarana prasarana berupa tiga unit box freezer, enam unit palet beras, serta 15 unit rak pajangan guna memperkuat kapasitas operasional OKI Mart. Bantuan ini difokuskan untuk menjaga kualitas komoditas volatile food seperti daging dan beras agar tetap terjaga dengan baik sebelum sampai ke tangan konsumen.

Koordinasi Strategis Pengendalian Inflasi

Upaya penanganan inflasi ini dipungkasi dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Ketua TPID OKI, Ir. Asmar Wijaya, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di OKI kini berbasis data dan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.

Pemantauan difokuskan pada pergerakan harga komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki bobot besar terhadap angka inflasi daerah. Strategi intervensi yang diterapkan menganut prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat lokasi.

Dengan sinergi antara operasi pasar yang masif, dukungan infrastruktur dari Bank Indonesia, serta pengawasan ketat melalui TPID, Pemerintah Kabupaten OKI optimis dapat meminimalkan tekanan inflasi selama periode Nataru. Langkah inovatif ini diharapkan menjadi model pengelolaan pangan yang berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan.

(puputzch)