Menembus Rekor Lima Tahun dan Melindungi 801 Ribu Warga Menjadi Wajah Baru OKI 2025

KAYUAGUNG, NUSALY – Angka bukan sekadar deretan digit dalam laporan kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepanjang 2025. Data yang dihimpun memperlihatkan sebuah percepatan masif yang menempatkan kesejahteraan warga sebagai muara kebijakan. Melalui tajuk “Pondasi 2025”, wilayah luas ini mulai menjahit konektivitas yang selama ini terputus dan mempertebal perlindungan bagi kelompok rentan.

Tahun 2025 menjadi titik balik infrastruktur fisik dengan 91 ruas jalan yang dirapikan serta 12 jembatan yang diperkokoh. Bagi warga di wilayah perairan dan daratan OKI, ini bukan sekadar urusan aspal dan beton, melainkan tentang urat nadi ekonomi yang kini berdenyut lebih kencang dibandingkan lima tahun terakhir.

UHC Tanpa Jeda bagi 801 Ribu Warga

Di tengah isu mahalnya biaya medis, Kabupaten OKI mengambil langkah berani dengan mengamankan status UHC Non Cut Off. Artinya, 801.000 warga kini memiliki jaminan kesehatan yang tidak akan terputus. Data ini menjadi sangat krusial bagi 119.000 pekerja, mulai dari buruh informal hingga pekerja rentan, yang kini tak lagi harus menanggung beban biaya rumah sakit sendirian.

Langkah ini adalah bentuk nyata intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan kesehatan yang terjamin, pendapatan warga tidak habis tersedot untuk biaya pengobatan darurat, melainkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan produktif lainnya.

Seragam Gratis dan Masa Depan 17 Ribu Siswa

Gen Z dan generasi Alpha di OKI mendapatkan perhatian melalui kebijakan bantuan fisik langsung. Sebanyak 12.500 siswa SD dan 4.500 siswa SMP menerima seragam baru untuk memulai hari dengan percaya diri. Langkah ini secara efektif menekan biaya pendidikan rumah tangga, memastikan bahwa perbedaan status ekonomi tidak menjadi tembok penghalang di lingkungan sekolah.

Siasat Anggaran dan Jebakan Keberlanjutan

Pengamat kebijakan publik dari Jaringan Advokasi Gerakan Amanah (JAGA), Wildan, menilai lompatan angka infrastruktur di OKI pada 2025 sebagai langkah berani namun berisiko jika tidak dibarengi dengan strategi pemeliharaan yang presisi. Menurutnya, membangun 91 ruas jalan dalam setahun adalah prestasi fisik, tetapi ujian sesungguhnya ada pada ketahanan fiskal di tahun-tahun berikutnya.

“Secara data, Pemkab OKI sedang melakukan investasi besar-besaran pada ‘biaya tetap’ (fixed cost) infrastruktur. Ini bagus untuk menstimulasi ekonomi lokal dalam jangka pendek. Namun, publik harus kritis melihat bagaimana rencana perawatan jalan ini ke depan. Jangan sampai rekor 2025 ini justru membebani APBD 2026 hanya untuk biaya perbaikan akibat kualitas yang tidak terjaga,” jelas Wildan, Kamis (8/1/2026).

Wildan juga menyoroti capaian UHC 801 ribu warga sebagai instrumen perlindungan kelas menengah-bawah yang paling efektif. Namun, ia memperingatkan bahwa jaring pengaman ini tidak boleh hanya berhenti pada angka kepesertaan.

“Angka 801 ribu itu adalah janji layanan. Tantangannya adalah memastikan fasilitas kesehatan di pelosok OKI sanggup melayani lonjakan pasien setelah klaim UHC ini dibuka lebar. Tanpa penguatan kualitas RSUD dan Puskesmas, angka UHC tersebut hanya akan menjadi data statistik tanpa makna bagi pasien di perairan,” tegasnya.

Kolaborasi Rp 14,6 Miliar untuk Hunian Rakyat

Program bedah rumah sebanyak 548 unit menjadi potret sinergi anggaran yang jarang ditemui di level daerah.

Penggunaan dana sebesar Rp 14,6 miliar ini tidak bertumpu pada satu pintu, melainkan mengombinasikan kekuatan APBD, suntikan dana pusat melalui APBN, kontribusi sektor swasta lewat CSR, hingga dana sosial dari Baznas.

Model pembiayaan ini menunjukkan kemampuan birokrasi dalam melakukan konsolidasi sumber daya di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Secara teknis, nilai rata-rata Rp 26,6 juta per rumah merupakan standar yang diarahkan pada perbaikan substansial. Fokusnya bukan sekadar mempercantik tampilan, melainkan memastikan rumah warga memiliki sanitasi layak, ventilasi udara yang sehat, dan struktur bangunan yang aman.

Langkah ini secara tidak langsung merupakan investasi jangka panjang pada kesehatan masyarakat, karena hunian yang layak adalah garda terdepan dalam pencegahan berbagai penyakit endemik di wilayah perdesaan.

Menanti Keberlanjutan di 2026

Keberhasilan “meletakkan pondasi” pada 2025 membawa beban ekspektasi yang tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Dengan 91 ruas jalan baru dan cakupan kesehatan yang hampir paripurna, Pemerintah Kabupaten OKI kini dihadapkan pada tantangan manajemen aset.

Apakah infrastruktur masif ini akan dibiarkan terdegradasi oleh cuaca dan beban kendaraan, ataukah akan ada alokasi khusus pemeliharaan yang setimpal dalam postur APBD 2026?

Selain itu, keberlanjutan program sosial seperti seragam sekolah dan bedah rumah harus mulai ditransformasikan dari sekadar bantuan fisik menjadi pemberdayaan ekonomi.

Gen Z di OKI, yang kini mulai memasuki angkatan kerja, akan menuntut lebih dari sekadar “jalan mulus”—mereka menanti bagaimana infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja baru di sektor agribisnis dan pariwisata lokal.

2025 memang baru sebuah awal, namun konsistensi di 2026 adalah kunci untuk membuktikan bahwa perubahan ini bukanlah proyek mercusuar sesaat.

(dhi)