Menakar Efisiensi di Balik Penyesuaian Tarif Tol Sumatera Selatan

PALEMBANG, NUSALY — Wajah transportasi di Sumatera Selatan terus bertransformasi seiring dengan meluasnya jaringan jalan bebas hambatan. Memasuki Januari 2026, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) merilis struktur tarif terbaru untuk sejumlah ruas strategis. Penyesuaian ini dilakukan bukan sekadar sebagai pemenuhan aspek bisnis, melainkan langkah menjaga keberlanjutan layanan publik yang aman dan nyaman.

Berdasarkan data terbaru, tarif untuk kendaraan Golongan I (sedan, jip, pikap, dan bus) pada ruas Palembang–Indralaya (Palindra) kini ditetapkan sebesar Rp27.000. Sementara itu, untuk menjangkau pusat industri nanas di Prabumulih melalui ruas Indralaya–Prabumulih (Inpra), pengguna dikenakan tarif Rp85.000.

Perjalanan melintasi ruas Kramasan menuju Kayu Agung dipatok Rp50.000, sedangkan rute lebih panjang dari Kayu Agung hingga Betung berada di angka Rp66.500. Adapun untuk koridor utama Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, tarif untuk Golongan I mencapai Rp170.500.

Rasionalisasi di Balik Angka

Pemerintah menegaskan bahwa angka-angka tersebut muncul melalui proses evaluasi yang ketat. Sesuai regulasi, penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun dengan mempertimbangkan laju inflasi daerah serta komitmen dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.

Meski biaya perjalanan mengalami penyesuaian, perspektif jurnalisme harapan melihat adanya nilai tambah yang jauh lebih besar bagi masyarakat: efisiensi waktu dan penghematan biaya operasional kendaraan (BOK). Sebagai contoh, operasional penuh ruas Palembang–Betung pada awal tahun ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh hingga 50 persen dibandingkan jalur lintas timur yang kerap mengalami kepadatan.

Digitalisasi dan Mitigasi Beban Publik

Guna memastikan kenyamanan, seluruh transaksi di gerbang tol kini sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai (e-toll). Langkah digitalisasi ini terbukti efektif dalam meminimalisasi antrean panjang di pintu tol, terutama pada jam sibuk.

Memahami dimensi ekonomi masyarakat, BUJT—termasuk PT Hutama Karya—tetap mengedepankan empati publik melalui program diskon tarif berkala. Potongan harga sebesar 10 hingga 20 persen kerap disiapkan pada momentum hari besar keagamaan dan libur nasional. Hal ini merupakan bentuk komitmen pengelola jalan tol untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah tuntutan penataan infrastruktur.

Menjaga Integritas Layanan

Pihak pengelola terus mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapan perjalanan, mulai dari kondisi fisik kendaraan hingga kecukupan saldo uang elektronik. Kemudahan pengisian saldo kini telah menjangkau berbagai platform digital dan gerai ritel, sehingga tidak ada alasan bagi pengguna jalan untuk terkendala di gerbang tol.

Pada akhirnya, jalan tol bukan sekadar beton yang membelah hutan dan rawa, melainkan simbol peradaban transportasi Sumatera Selatan yang lebih maju. Dengan transparansi tarif dan peningkatan layanan, diharapkan mobilitas warga dan distribusi logistik antarprovinsi dapat berjalan semakin akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan.

(dhi)