Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah, Bupati Panca Hadiri Rakernas APKASI di Batam

BATAM, NUSALY — Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi antar-daerah. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang dipusatkan di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kegiatan yang diawali dengan welcome dinner ini dihadiri oleh para bupati dari seluruh Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud. Forum tahunan ini menjadi instrumen penting bagi daerah untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di tahun 2026.

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Rakernas XVII APKASI kali ini menyoroti sejumlah isu strategis, terutama mengenai peningkatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi pelayanan publik. Sebagai Bupati yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kebijakan Publik APKASI, Panca Wijaya Akbar memandang forum ini sebagai wadah untuk memastikan kebijakan di tingkat kabupaten sejalan dengan target pemerintah pusat.

Menurut Panca, sinergi antardaerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui forum ini, setiap daerah diharapkan mampu merumuskan langkah konkret yang adaptif terhadap perubahan dinamika global maupun nasional.

Komitmen Kesejahteraan Masyarakat

Keikutsertaan Ogan Ilir dalam agenda nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyerap praktik terbaik (best practices) dari berbagai daerah maju di Indonesia. Berbagai bahasan mulai dari transformasi digital birokrasi hingga penguatan ekonomi kerakyatan menjadi poin yang akan diadaptasi untuk kemajuan Ogan Ilir.

“Melalui Rakernas ini, kami berharap dapat menyerap masukan berharga serta memperkuat peran aktif dalam mendukung kebijakan strategis nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir,” ungkap Panca.

Agenda yang berlangsung selama tiga hari hingga 20 Januari 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkokoh peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

(aaa)