Gubernur Sumsel Perketat Pengawasan Distribusi Gas di SPPBE

OGAN ILIR, NUSALY — Praktik pengoplosan gas elpiji (LPG) bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil memicu reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan inspeksi langsung ke fasilitas Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Pirantinusa Energi Persada di Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (22/1/2026).

Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus pengalihan isi tabung LPG bersubsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi 12 kilogram di wilayah Palembang baru-baru ini. Fenomena pengoplosan tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam ketersediaan stok bagi warga kurang mampu yang menjadi sasaran utama subsidi.

Dalam peninjauannya, Herman Deru didampingi Direktur PT Radekatama Pirantinusa Deddy Nugraha beserta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia mengamati secara mendetail setiap tahapan operasional, mulai dari penimbangan berat kosong tabung, proses pengisian, hingga pemasangan segel pengaman.

“Keterlibatan Pemprov Sumsel dalam struktur kepemilikan perusahaan ini melalui BUMD menjadi alasan kuat bagi kami untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar. Akurasi takaran dan kepatuhan prosedur adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Herman Deru.

Rantai Distribusi dan Integritas BUMD

PT Pirantinusa Energi Persada merupakan anak perusahaan dari PT Sumsel Energi Gemilang yang mendapatkan pasokan gas dari PT Pertamina Patra Niaga. Sebagai bagian dari rantai distribusi legal, fasilitas SPPBE memegang peranan vital sebelum gas dikirimkan ke agen-agen resmi.

Pengawasan langsung ke titik pengisian ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Herman Deru menegaskan bahwa setiap tabung yang keluar dari fasilitas tersebut harus memenuhi standar volume yang ditetapkan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi jumlah isi gas maupun ketersediaannya di lapangan. Kita harus memastikan hak masyarakat kurang mampu tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Edukasi dan Penegakan Aturan

Selain aspek teknis pengisian, kunjungan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai peruntukan gas bersubsidi. Gubernur mengimbau agar warga yang mampu secara ekonomi tidak menggunakan LPG 3 kilogram, sehingga kuota yang tersedia benar-benar terserap oleh mereka yang membutuhkan.

Tantangan distribusi LPG di Sumatera Selatan memang kerap berbenturan dengan disparitas harga yang tinggi antara gas subsidi dan nonsubsidi, yang sering kali menjadi motivasi utama para pengoplos. Dengan penguatan pengawasan di level SPPBE hingga agen, diharapkan ruang gerak mafia pengoplos dapat dipersempit.

Di akhir inspeksi, Herman Deru meminta dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan sanksi berat bagi agen atau pangkalan yang terbukti bekerja sama dengan pelaku pengoplosan. Integritas distribusi gas elpiji di Sumsel kini menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga stabilitas harga energi di tingkat masyarakat bawah.

(dhi)