Menyeimbangkan Laju Logistik Energi dan Kenyamanan Publik

PALEMBANG, NUSALY — Ambisi Sumatera Selatan untuk memperkuat posisinya sebagai lumbung energi nasional kini memasuki fase krusial dalam penataan infrastruktur darat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengonsolidasikan kekuatan lintas sektor untuk merampungkan pembangunan empat flyover di perlintasan sebidang jalur Kereta Api (KA) aktif.

Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi atas dilema klasik di wilayah tersebut: bagaimana menjaga kelancaran KA Batubara Rangkaian Panjang (Babaranjang) tanpa mengorbankan hak mobilitas dan keselamatan masyarakat umum.

Keempat titik strategis yang kini menjadi prioritas adalah flyover Simpang Belimbing (JPL 99), flyover Gunung Megang 1 (JPL 104), flyover Gunung Megang 2 (JPL 106), dan flyover Ujan Mas (JPL 111).

Pembangunan di lokasi-lokasi tersebut mendesak dilakukan mengingat frekuensi perjalanan KA logistik yang terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan energi di tingkat nasional.

Tanpa pemisahan jalur, antrean kendaraan di perlintasan sebidang tidak hanya memicu inefisiensi ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang fatal.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menekankan bahwa pembangunan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang humanis.

“Dengan adanya pembaruan penataan angkutan batubara, permintaan pasti meningkat. Namun, ini adalah ekosistem yang bersinggungan langsung dengan jalan raya. Jika tidak ditata dengan baik melalui pembangunan flyover, ketidaknyamanan masyarakat akan semakin tinggi,” ujar Herman Deru saat menerima audiensi jajaran pimpinan PT KAI dan PT Semen Baturaja di Palembang, Jumat (30/1/2026).

Konsorsium Lintas Sektor

Guna memastikan proyek ini tidak terhambat oleh kendala birokrasi dan pendanaan, Pemprov Sumsel mendorong terbentuknya konsorsium yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi ini melibatkan PT Bukit Asam (PTBA) dan PT KAI sebagai pemain utama di sektor energi dan transportasi, PT Semen Baturaja, serta dukungan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sinergi ini diharapkan mampu meruntuhkan ego sektoral yang selama ini sering menjadi penghambat pembangunan infrastruktur berskala besar.

Kehadiran jajaran direksi PT KAI, termasuk Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha Rafli Yandra serta Direktur SDM dan Kelembagaan Atih Nurhayati, dalam pertemuan tersebut mempertegas komitmen korporasi dalam mendukung visi daerah.

Bagi PT KAI, kelancaran operasional di jalur Divisi Regional III Palembang sangat bergantung pada minimalnya gangguan di perlintasan sebidang. Sebaliknya, bagi masyarakat, keberadaan flyover berarti terbebas dari kepungan debu dan kemacetan panjang saat rangkaian kereta logistik melintas.

Gubernur berharap proses peletakan batu pertama (groundbreaking) dapat segera dilaksanakan untuk memberikan kepastian kepada publik. Target operasional penuh pada 2027 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan komitmen untuk mengubah wajah konektivitas di jalur-jalur krusial Sumatera Selatan.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi warisan penting bagi integrasi antara industri hulu energi dan kenyamanan layanan publik di masa depan.

Transisisi Jalan Khusus

Selain fokus pada jembatan layang, persoalan angkutan batubara di jalan umum tetap menjadi perhatian serius Pemprov Sumsel. Gubernur Deru kembali menegaskan bahwa penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara harus diakhiri.

Menurutnya, hal yang sering dianggap sebagai “polemik” sebenarnya hanyalah kelambatan proses transisi perusahaan dalam membangun atau menggunakan jalan khusus (hauling road).

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, per 1 Januari 2026, angkutan batubara wajib dialihkan ke jalur khusus guna menjaga ketahanan infrastruktur jalan raya dan kenyamanan warga.

Namun, pemerintah tetap memberikan ruang toleransi terbatas bagi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan itikad baik dan langkah konkret, seperti mereka yang sudah memulai proses pembebasan lahan atau konstruksi jalan khusus.

“Penggunaan jalan umum selama belasan tahun jelas merugikan masyarakat dan mengganggu kepentingan umum. Etika bisnis harus dikedepankan. Perusahaan tidak boleh merasa nyaman menggunakan fasilitas publik tanpa izin dan rekomendasi yang sah,” tegas Gubernur.

Kebijakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa kekayaan alam Sumsel benar-benar memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi sumber beban sosial.

Keberlanjutan Ekosistem

Di sisi lain, tantangan pertambangan di Sumatera Selatan juga mencakup aspek lingkungan yang tidak kalah penting.

Menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PD Perhapi) Sumsel periode 2025–2028, Gubernur mengingatkan bahwa eksplorasi sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekosistem.

Ahli pertambangan dituntut untuk memiliki integritas dalam merencanakan reklamasi sejak aktivitas tambang dimulai, bukan sebagai langkah susulan di masa akhir produksi.

Visi besar ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan tengah berupaya melakukan lompatan besar dalam tata kelola sumber daya alam.

Dari pembangunan flyover untuk mobilitas warga, hingga penegasan aturan jalan khusus untuk kendaraan tambang, semuanya bermuara pada satu tujuan: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keseimbangan antara gerak roda industri energi dan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci utama bagi kemajuan Bumi Serasan Sekate di masa depan.

(desta)