Menata Narasi Tunggal Pemerintah Kabupaten OKI di Ruang Digital

KAYUAGUNG, NUSALY – Jari-jemari para pengelola media sosial di setiap kantor kedinasan kini menjadi penentu wajah birokrasi di dunia maya. Di balik layar gawai, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah yang sering kali kaku menjadi pesan yang luwes dan mudah dimengerti warga. Kesadaran akan pentingnya keseragaman informasi itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengumpulkan para admin media sosial instansi daerah.

Dalam rembuk admin media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II, Kayuagung, Rabu (4/2/2026), ditekankan bahwa pengelolaan konten digital bukan lagi sekadar rutinitas publikasi kegiatan seremonial pimpinan. Sebaliknya, setiap akun resmi harus mampu bertransformasi menjadi unit pelayanan informasi yang responsif terhadap dinamika percakapan warga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI Adi Yanto mengungkapkan, para pengelola media sosial di tiap OPD adalah garda terdepan atau vanguard digital pemerintah daerah. Keberadaan mereka krusial untuk menjaga marwah institusi sekaligus menjamin akurasi data di tengah derasnya arus disinformasi.

”Media sosial OPD bukan sekadar sarana publikasi kegiatan, melainkan kanal komunikasi publik. Admin harus mampu menyampaikan informasi yang jelas, cepat, dan mudah dipahami, sekaligus menjaga citra positif pemerintah daerah,” kata Adi Yanto.

Sinergi narasi

Persoalan klasik yang sering dihadapi birokrasi adalah adanya ego sektoral yang berdampak pada ketidaksinkronan informasi antar-instansi. Melalui sinkronisasi ini, Pemkab OKI berupaya memastikan setiap informasi pembangunan baik sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan mengacu pada satu narasi tunggal yang telah terverifikasi oleh pimpinan daerah.

Penyelarasan ini juga merupakan langkah mitigasi terhadap potensi kesimpangsiuran informasi di tingkat lokal. Dengan pola orkestrasi yang terkoordinasi, setiap pengumuman strategis daerah dapat diamplifikasi secara seragam oleh seluruh akun resmi pemerintah daerah. Hal ini menjadi modal utama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap transparansi kinerja pemerintah di era digital.

“Komunikasi publik yang efektif bukan hanya soal seberapa banyak konten yang diunggah, melainkan sejauh mana pesan tersebut mampu menjawab kegelisahan warga di kolom komentar.”

Layanan responsif

Transformasi ini juga didorong oleh pergeseran perilaku sosiologis masyarakat yang kini lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui kanal digital dibandingkan jalur administratif konvensional. Profesionalisme admin media sosial kini menjadi tolok ukur utama responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan warganya.

Selain aspek teknis berupa estetika visual, kecepatan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan warga menjadi prioritas baru yang ditekankan. Langkah Pemkab OKI ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Dengan komunikasi yang tertata, pemerintah daerah optimistis mampu membangun hubungan yang lebih akrab dan inklusif dengan masyarakat, terutama generasi muda yang mendominasi ruang digital.

Ke depan, konsistensi dalam mengelola narasi tunggal ini akan menjadi kunci penting bagi keberlanjutan program pembangunan daerah. Di tengah tantangan era post-truth, kehadiran pemerintah yang mampu menyajikan fakta secara jernih, cepat, dan terintegrasi adalah bentuk pelayanan publik yang paling esensial bagi masyarakat Ogan Komering Ilir.

(puputzch)