Palembaja yang Terluka dan Ultimatum bagi Korporasi

LAHAT, NUSALY — Ada yang lebih panas dari sekadar cuaca di Lintas Palembaja, Sabtu malam (7/2/2026). Di hadapan perwakilan warga dari lima desa, Bupati Lahat Bursah Zarnubi tidak lagi menggunakan bahasa birokrasi yang berbunga-bunga. Instruksinya pendek, tajam, dan tanpa kompromi, angkutan PT London Sumatera (Lonsum) dilarang menginjak sejengkal pun jalan kabupaten yang baru saja dicor dari dana rakyat.

Ketegangan ini adalah kulminasi dari penantian panjang warga Desa Suka Makmur hingga Purwaraja. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kubangan jalan rusak, Pemerintah Kabupaten Lahat akhirnya mengucurkan APBD 2025 untuk membangun 7 kilometer jalan beton yang kokoh. Namun, belum sempat warga menikmati kemudahan akses, truk-truk pengangkut CPO dan pupuk milik raksasa perkebunan itu sudah mulai merayap di atasnya, mengancam umur infrastruktur yang seharusnya bertahan belasan tahun.

“Buat surat ke PT Lonsum dan pasang tanda larangan. Jika masih melintas, suruh putar balik,” tegas Bursah seperti dikutip dari sumeks.co. Sang Bupati bahkan melempar peringatan keras ke jajaran camat dan kepala desa agar tidak menjadi “pemain dua kaki” yang berkompromi dengan korporasi di atas penderitaan rakyat. Di sini, posisi negara sedang diuji, apakah ia tunduk pada lobi investasi atau berdiri sebagai pelindung aset publik.

Beban Gandar

Secara teknis, penggunaan jalan kelas kabupaten oleh kendaraan industri adalah sebuah “pembunuhan berencana” terhadap infrastruktur. Jalan umum di Lintas Palembaja tidak didesain sebagai lintasan utama angkutan berat logistik perkebunan. Dalam hitungan teknik sipil, degradasi aspal dan beton terjadi berkali-kali lipat lebih cepat saat dilewati beban gandar yang melampaui kapasitas. Artinya, membiarkan truk perusahaan melintas adalah bentuk pembiaran terhadap kerugian negara secara sistemik.

Amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah memberikan garis tegas. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membangun dan merawat jalan khusus mereka sendiri. Selama ini, warga Suka Makmur telah melakukan perlawanan mandiri dengan melarang truk perusahaan melintas selama tiga tahun terakhir. Kehadiran Bupati dalam pusaran konflik ini menjadi validasi hukum bahwa aspirasi warga bukan sekadar emosi, melainkan upaya menjaga hak atas ruang publik yang layak.

Ironisnya, alasan kerusakan jalan khusus perusahaan sering kali dijadikan legitimasi untuk “menumpang” di jalan desa. Pola pikir ini sangat berbahaya dalam tata kelola wilayah. Perusahaan besar dengan profit miliaran rupiah seharusnya memiliki manajemen risiko yang mencakup pemeliharaan jalur distribusi mereka sendiri, bukan justru memindahkan beban kerusakan tersebut ke pundak pemerintah daerah dan rakyat pembayar pajak.

Etika Bisnis

Pihak PT Lonsum melalui Humasnya mencoba menarik narasi ini ke wilayah kontribusi ekonomi, mulai dari serapan tenaga kerja hingga program plasma. Namun, dalam diskursus pembangunan berkelanjutan, kontribusi sosial (CSR) tidak bisa dijadikan alat tukar untuk merusak fasilitas publik. Etika bisnis yang sehat menuntut perusahaan untuk tidak merugikan komunitas lokal melalui aktivitas operasionalnya.

Klaim bahwa pelarangan ini akan memicu gejolak masyarakat lokal justru terdengar sebagai bentuk ancaman terselubung. Faktanya, gesekan di lapangan justru dipicu oleh kebebalan armada perusahaan yang tetap melintas meski warga sudah menyatakan keberatan. Masyarakat tidak anti-investasi, mereka hanya menuntut perusahaan untuk tahu diri: gunakan jalanmu sendiri, jangan rampas kenyamanan jalan kami.

Dukungan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Lahat memperkuat posisi warga bahwa jalan ini adalah “nyawa” bagi mobilitas menuju pusat pemerintahan dan ekonomi. Jarak yang kini bisa ditempuh lebih singkat menjadi percuma jika dalam hitungan bulan, aspal tersebut kembali hancur dan menjadi lubang maut akibat penetrasi kendaraan industri yang tak terkendali.

Kedaulatan Tapak

Tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi Lahat dalam menertibkan kedaulatan infrastruktur. Langkah Bupati memasang tanda larangan dan memerintahkan putar balik adalah bentuk kedaulatan di tingkat tapak. Perusahaan tidak boleh lagi merasa menjadi “negara dalam negara” yang bisa mendikte penggunaan fasilitas umum demi keuntungan logistik semata.

Ke depan, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengawasi ketegasan ini secara konsisten. Pengawasan tidak boleh hanya hangat-hangat kuku saat ada pertemuan dengan Bupati. Tanpa kontrol yang ketat di lapangan, instruksi putar balik hanya akan menjadi macan kertas.

Keberlanjutan infrastruktur di Lintas Palembaja kini bergantung sepenuhnya pada konsistensi penegakan aturan main. Publik tentu akan terus mengawal apakah kebijakan ini benar-benar dijalankan sebagai bentuk perlindungan aset negara, atau sekadar menjadi peredam sementara di tengah panasnya gesekan sosial antara korporasi dan warga di tingkat tapak.

Infrastruktur di Lintas Palembaja bukan sekadar aspal; ia adalah harga diri warga desa dan bukti kehadiran negara. Mempertahankan jalan tersebut dari kerusakan dini adalah bagian dari menjaga marwah pembangunan. Jangan biarkan investasi yang masuk justru menjadi parasit bagi fasilitas publik yang sudah susah payah dibangun. Lahat sudah bersuara, dan kini bola panas ada di tangan manajemen korporasi untuk menunjukkan etika bisnis mereka yang sebenarnya.

(dhi)