Edwin Cahya Putra Pimpin Paripurna DPRD Ogan Ilir untuk Sinkronisasi Aspirasi Reses dengan Kebijakan Daerah

DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyerahkan laporan hasil Reses I dari lima daerah pemilihan kepada pemerintah kabupaten. Laporan tersebut memuat kebutuhan prioritas warga mulai dari infrastruktur hingga penguatan ekonomi yang harus menjadi acuan pembangunan.

OGAN ILIR, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir memformalkan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses ke dalam dokumen resmi negara melalui Rapat Paripurna XXVIII, Senin (26/1/2026). Forum ini menjadi tahapan krusial dalam siklus kerja legislatif untuk memastikan bahwa suara konstituen dari pelosok desa tidak hanya berhenti sebagai catatan lapangan, melainkan bertransformasi menjadi program pembangunan konkret.

Rapat yang berlangsung terbuka di Gedung Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Edwin Cahya Putra, S.IP. Dalam pembukaannya, Edwin menegaskan bahwa laporan reses merupakan instrumen validasi paling otentik bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Dicky Syailendra hadir untuk menerima rangkuman aspirasi tersebut. Edwin menekankan bahwa integrasi antara temuan lapangan anggota dewan dan perencanaan eksekutif adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif.

“Seluruh hasil reses ini didokumentasikan secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah daerah. Kita ingin setiap kebijakan maupun program pembangunan yang disusun memiliki cantolan aspirasi yang jelas dari masyarakat,” ujar Edwin Cahya Putra.

Penyampaian Suara Lima Daerah Pemilihan

Dalam sidang tersebut, lima perwakilan daerah pemilihan (dapil) secara bergantian memaparkan sari pati keluhan dan harapan warga. Para legislator yang tampil memberikan laporan adalah Zahrudin (Dapil I), Basirun Hadinata (Dapil II), Amir Hamzah (Dapil III), Basri M. Zahri (Dapil IV), dan Rani Susilawati (Dapil V).

Laporan kolektif tersebut memotret dinamika kebutuhan yang beragam di setiap wilayah. Isu infrastruktur seperti perbaikan jalan penghubung antar-desa masih mendominasi, disusul oleh tuntutan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, sektor pertanian dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi poin krusial yang didorong para anggota dewan agar mendapatkan porsi perhatian lebih dalam anggaran mendatang.

Mekanisme ini memastikan bahwa setiap anggota dewan menjalankan fungsi representasinya secara transparan di hadapan publik. Laporan riil ini sekaligus menjadi “kompas” bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat yang hadir untuk segera melakukan pemetaan prioritas di wilayah masing-masing.

Komitmen Eksekutif dan Sinergi Anggaran

Menanggapi laporan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Ogan Ilir Dicky Syailendra memberikan apresiasi atas efektivitas reses DPRD dalam menjaring aspirasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempelajari dan menyinkronkan usulan-usulan tersebut dengan rencana pembangunan daerah (RKPD), dengan tetap menyesuaikan pada skala prioritas dan kemampuan anggaran.

“Kami memandang laporan reses ini sebagai masukan yang sangat berharga. Sinergi dengan DPRD akan terus diperkuat agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Dicky dalam pendapat akhirnya.

Penutupan Rapat Paripurna XXVIII ini menandai dimulainya fase tindak lanjut administratif dan teknis. Bagi DPRD Ogan Ilir, keberhasilan paripurna ini bukan diukur dari kelancaran acaranya, melainkan dari seberapa banyak aspirasi warga yang nantinya muncul dalam realisasi program pembangunan. Forum ini mempertegas posisi Ogan Ilir sebagai daerah yang terus berupaya menjaga kesinambungan komunikasi antara rakyat, legislatif, dan eksekutif demi pembangunan yang berkelanjutan.

***