Tantangan Tata Kelola PAUD di Musi Banyuasin dan Krisis Kepala Sekolah

Sebanyak 13 dari 19 TK Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin masih dipimpin pelaksana tugas. Penataan guru ASN dan kepemimpinan sekolah menjadi kunci bagi keberlangsungan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

SEKAYU, NUSALY – Fondasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tengah menghadapi ujian manajerial yang cukup krusial. Di balik ambisi besar pemerintah daerah untuk mewujudkan visi “Muba Maju Lebih Cepat”, realitas di lapangan menunjukkan adanya celah yang harus segera ditambal pada level kepemimpinan satuan pendidikan. Tanpa nakhoda yang definitif, akselerasi kualitas pendidikan di tingkat dasar dikhawatirkan hanya akan berjalan di tempat.

Masalah ini mencuat dalam forum pembinaan dan penguatan tata kelola PAUD bagi tenaga ASN di Aula Handayani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Senin (2/3/2026). Data yang tersaji cukup memprihatinkan bagi sebuah kabupaten yang sedang gencar melakukan transformasi digital: dari total 19 TK Negeri di seluruh Muba, baru enam sekolah yang memiliki kepala sekolah tetap. Sisanya, 13 sekolah, hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Ketiadaan pemimpin definitif dalam jangka panjang bukan sekadar urusan administrasi jabatan. Di dunia pendidikan, kepala sekolah adalah dirigen yang menentukan harmoni antara kurikulum, kreativitas guru, dan kenyamanan siswa. Jabatan Plt sering kali memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan eksekusi anggaran jangka panjang dan inovasi manajerial yang membutuhkan komitmen penuh.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Yayan, menyadari bahwa PAUD adalah laboratorium pertama pembentukan karakter bangsa. Guru bukan sekadar pengajar yang mentransfer kosa kata, melainkan arsitek yang membentuk nilai dan etika anak di usia emas mereka. “PAUD harus menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan aman. Di sinilah nilai-nilai dasar ditanamkan sebelum anak melangkah ke jenjang berikutnya,” tegasnya di hadapan ratusan pendidik.

Krisis pemimpin

Upaya untuk menutup celah jabatan ini rencananya akan mulai bergulir pada bulan Maret ini. Pemerintah daerah tengah menyiapkan skema seleksi bagi para Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang datanya sudah terekam dalam sistem digital Ruang GTK. Namun, pengisian jabatan ini tidak akan dilakukan secara serampangan. Standar yang ditetapkan kali ini jauh lebih ketat, terutama menyangkut aspek kedisiplinan dan integritas moral.

Sorotan tajam kini tertuju pada perilaku guru, terutama mereka yang menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Otoritas pendidikan setempat mengaku masih kerap menerima aduan mengenai rendahnya disiplin guru yang masuk melalui saluran komunikasi informal hingga media sosial. Fenomena ini dianggap sebagai sinyalemen lemahnya etika profesi yang bisa berdampak buruk pada psikologi anak didik. Tanpa keteladanan yang kuat dari sang guru, proses pembentukan karakter anak di sekolah akan kehilangan kompasnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kedisiplinan adalah syarat mutlak agar apa yang kita kerjakan memberikan keberkahan bagi masyarakat,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Muba, Sobriadi. Di mata dinas, kepala sekolah masa depan haruslah figur yang sudah tuntas dengan urusan disiplin pribadi sebelum mereka memimpin guru-guru lainnya.

Dilema guru

Persoalan lain yang sering memicu kegaduhan di kalangan pendidik adalah kebijakan redistribusi guru. Bagi sebagian guru, dipindahkan ke sekolah lain sering kali dianggap sebagai “hukuman” atau beban administratif, terutama jika dikaitkan dengan jarak domisili. Namun, dari kacamata birokrasi dan regulasi kementerian, redistribusi adalah jalan keluar untuk memenuhi beban mengajar sebagai syarat mutlak pencairan tunjangan sertifikasi.

Di sini terjadi benturan antara kenyamanan personal dengan tuntutan profesionalisme. Sekretaris Dinas Pendidikan Muba, Sutrisno, menekankan bahwa kebijakan redistribusi tidak didasarkan pada keinginan individu, melainkan pada kebutuhan sistem. Penggunaan aplikasi Ruang Talenta Guru (RTG) yang hanya dibuka pada April dan November dimaksudkan agar proses perpindahan guru berjalan transparan dan tidak dipengaruhi oleh intervensi tertentu.

Digitalisasi di bidang pendidikan, yang kini menjadi prioritas nasional, menuntut guru untuk lebih adaptif. Guru tidak bisa lagi menutup mata terhadap perubahan sistem pelaporan dan manajemen berbasis aplikasi. Redistribusi adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memeratakan kualitas guru hingga ke pelosok kecamatan, sehingga anak-anak di desa terjauh pun mendapatkan kualitas pengajaran yang setara dengan mereka yang tinggal di pusat kota Sekayu.

Fondasi karakter

Di tengah kemelut manajerial dan tantangan kebijakan pegawai tersebut, marwah PAUD sebagai pembentuk jati diri anak tetap menjadi muara akhir. Etika yang buruk dari seorang pendidik adalah luka permanen dalam memori anak usia dini. Karena itu, profesionalisme tidak bisa ditawar hanya karena alasan jarak domisili atau status kepegawaian. Guru PAUD di Muba diingatkan kembali bahwa tugas mereka adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia daerah.

Pemerintah daerah berharap seleksi kepala sekolah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat mampu memberikan stabilitas yang selama ini dirindukan di 13 TK Negeri tersebut. Kepastian kepemimpinan akan membawa angin segar bagi inovasi sekolah dan penguatan manajerial yang lebih terukur. Akselerasi pendidikan di Bumi Serasan Sekate sangat bergantung pada sejauh mana para pendidik ini mampu menjaga kekompakan dan solidaritas di bawah kepemimpinan yang definitif.

Perjalanan Muba untuk maju lebih cepat memang membutuhkan langkah yang berani dan kadang tidak populer. Merapikan tata kelola dari tingkat PAUD adalah investasi paling jujur yang bisa dilakukan hari ini. Harapannya, pada akhir tahun anggaran ini, setiap TK Negeri di Muba sudah memiliki nakhoda tetap yang siap membawa anak-anak Muba berlayar menuju masa depan yang lebih benderang dan berkarakter. (dhi)