Iwan Tuaji Luruskan Silang Sengkarut Dana Infrastruktur di PALI

Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, akhirnya memecah kebuntuan informasi terkait tuduhan miring yang menyerang integritasnya. Di tengah sorotan mengenai dugaan pemaksaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), ia menegaskan bahwa pengecoran jalan di Simpang Raja bukan hasil “pemerasan” sosial, melainkan skema investasi bersama para pengguna jalur logistik.

PALI, NUSALY – Suasana panas di Gedung DPRD PALI pada Senin (9/3/2026) ternyata punya ekor yang panjang. Tak lama setelah rapat paripurna diskors akibat absennya bupati, Wakil Bupati Iwan Tuaji harus berhadapan dengan badai isu lain: tuduhan “serakah” terkait pengelolaan dana CSR. Isu ini mencuat seiring dengan proyek peningkatan jalan di jalur Simpang Raja hingga Camp Topo yang dituding sebagai hasil tekanan terhadap korporasi.

Iwan menanggapi tuduhan tersebut dengan nada tenang namun tegas. Ia menyoroti bahwa narasi yang berkembang di publik selama ini bersumber dari informasi yang tidak jelas keabsahannya. Baginya, ada gagal paham masif mengenai status hukum dan sumber pendanaan proyek infrastruktur yang sedang berjalan di wilayah strategis tersebut.

Bukan CSR

Klarifikasi paling mendasar dari Iwan Tuaji terletak pada pemisahan definisi anggaran. Proyek pengecoran jalan di jalur Simpang Raja – Simpang 4 Pertamina ditegaskan bukan bersumber dari kantong CSR perusahaan. Iwan menjelaskan bahwa pengerjaan jalan tersebut adalah hasil “urunan” atau kontribusi kolektif dari sejumlah perusahaan yang setiap hari menghancurkan aspal jalan tersebut untuk mobilitas alat berat dan logistik mereka.

“Informasi yang menyebut saya memaksa perusahaan memberikan dana CSR itu tidak benar. Peningkatan jalan itu bukan dari dana CSR, melainkan hasil urunan beberapa perusahaan yang menggunakan akses jalan tersebut,” ungkap Iwan. Logikanya sederhana: perusahaan yang merusak jalan, perusahaan pula yang harus memperbaikinya. Ini bukan dana sosial sukarela, melainkan kewajiban pemeliharaan jalur operasional yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten PALI di sini hanya berperan sebagai dirigen. Alih-alih membiarkan jalan hancur sambil menunggu antrean APBD yang panjang, pemerintah daerah menarik komitmen langsung dari para pengusaha. Langkah ini diambil agar pembangunan infrastruktur tidak melulu menjadi beban berat bagi kas daerah yang terbatas.

Efisiensi Anggaran

Penggunaan dana non-APBD untuk infrastruktur publik diklaim sebagai terobosan efisiensi. Iwan menekankan bahwa dengan skema kontribusi perusahaan pengguna jalan, Pemkab PALI bisa menghemat anggaran daerah untuk dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti kesehatan atau pendidikan. Pembangunan jalan beton yang mahal itu pun tetap bisa terlaksana tanpa harus menunggu proses penganggaran tahun jamak yang rumit.

“Alhamdulillah, peningkatan jalan tersebut telah disepakati tanpa menggunakan dana APBD. Pembangunan ini tidak membebani anggaran daerah karena berasal dari kontribusi perusahaan yang menggunakan jalur tersebut,” urainya. Skema ini dianggap sebagai solusi praktis untuk menjawab tuntutan warga akan jalan mulus di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Namun, skema “koordinasi” semacam ini memang rentan disalahpahami. Di mata publik, garis antara “mengajak berkontribusi” dan “memaksa” sering kali menjadi kabur. Terlebih jika proses kesepakatan tersebut dilakukan di balik pintu kantor dinas tanpa transparansi angka yang jelas ke publik. Inilah yang kemudian memicu rumor liar mengenai adanya tekanan dari pimpinan daerah terhadap pihak swasta.

Akurasi Informasi

Menutup pembelaannya, Iwan Tuaji meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam memilah berita. Ia menyayangkan adanya publikasi yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melayangkan tuduhan yang berkaitan dengan marwah seorang pejabat publik. Akurasi dan keberimbangan informasi dianggap sebagai syarat mutlak agar stabilitas politik di PALI tetap terjaga.

Pernyataan Iwan Tuaji ini setidaknya membuka tabir mengenai model pembangunan “gotong royong” korporasi di PALI. Persoalannya kini bukan lagi soal benar atau salahnya tuduhan tersebut, melainkan sejauh mana publik bisa mengakses data mengenai berapa besar kontribusi tiap perusahaan dan bagaimana ia dikelola. Transparansi tetap menjadi obat paling mujarab untuk membungkam isu “pemerasan” yang kini tengah menggoyang kursi orang nomor dua di PALI tersebut.

Jalur Simpang Raja mungkin akan segera mulus oleh beton, namun bagi Iwan Tuaji, perjalanan untuk meyakinkan publik bahwa proses tersebut bersih dari intimidasi masih merupakan jalan panjang yang berliku. (*)