Pemuda Pancasila Ingatkan Direktur Baru Perumda Tirta Agung Jangan Rampok Hak Karyawan

Terpilihnya Masagus M. Hakim sebagai Direktur Perumda Tirta Agung periode 2026–2031 disambut tuntutan tegas. Ketua MPC Pemuda Pancasila OKI Muhammad Akbar SE mendesak kepemimpinan baru menjamin hak normatif dan THR karyawan di tengah transisi manajemen.

KAYUAGUNG, NUSALY — Penantian publik atas nakhoda baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berakhir. Melalui pengumuman nomor 013/Pan.Seleksi/Perumda-TA/2026, Dr. dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes resmi ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih untuk masa jabatan 2026–2031. Namun, di balik serah terima jabatan ini, tantangan besar terkait integritas tata kelola sumber daya manusia sudah menanti.

Dukungan atas terpilihnya Masagus M. Hakim mengalir, salah satunya dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten OKI. Meski memberikan apresiasi atas hasil seleksi tersebut, organisasi paramiliter ini memberikan catatan tebal: transformasi pelayanan air bersih tidak boleh dibayar dengan keringat karyawan yang dikebiri.

Ketua MPC Pemuda Pancasila OKI, Muhammad Akbar SE, menegaskan bahwa jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk segera membersihkan anomali manajemen di internal Perumda.

“Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Masagus M. Hakim. Kami mendukung penuh visi pengembangan kualitas pelayanan air bersih di OKI. Namun, dukungan ini memiliki syarat mutlak, yakni kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan,” ujar Muhammad Akbar di Kayuagung, Sabtu (14/3/2026).

Menagih hak jelang hari raya

Akbar menekankan, salah satu rapor merah yang harus segera dibersihkan oleh Direktur baru adalah perlindungan hak normatif karyawan. Ia secara gamblang menyoroti dugaan praktik oknum yang merugikan kesejahteraan pekerja di masa lalu.

“Dukungan kami terhadap kepemimpinan baru ini dibarengi fungsi kontrol yang ketat. Kami ingatkan sejak awal, jangan ada lagi hak normatif karyawan yang ‘dirampok’ oleh oknum. Perumda ini adalah aset daerah, bukan milik segelintir orang yang ingin memperkaya diri dengan memotong hak-hak kecil staf,” tegas Akbar dengan nada bicara yang tajam.

Kekhawatiran ini kian mendesak mengingat momentum hari raya yang kian dekat. Bagi Pemuda Pancasila, pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh karyawan Perumda Tirta Agung adalah ujian perdana bagi Masagus M. Hakim dalam menunjukkan integritasnya sebagai pemimpin.

Menurut Akbar, pemberian THR adalah kewajiban mutlak yang telah dipagari oleh Undang-Undang.

“Sebentar lagi Idul Fitri. Kami menuntut agar seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai aturan. Jangan sampai ada keterlambatan apalagi pemotongan. Kami tidak akan tinggal diam jika ada pekerja yang tidak bisa merayakan Lebaran karena haknya disandera oleh proses transisi ini,” tambahnya.

Inovasi di tengah krisis kepercayaan

Perumda Tirta Agung memiliki peran strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi ekonomi tersebut dinilai akan hambar jika di dalamnya masih terdapat iklim kerja yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Masyarakat kini menantikan apakah kepemimpinan Masagus M. Hakim mampu membawa inovasi distribusi air sekaligus memulihkan moralitas kerja internal.

Integritas pimpinan dalam mengelola keuangan dan SDM dianggap sebagai fondasi utama. Tanpa transparansi, Perumda Tirta Agung hanya akan menjadi beban daerah alih-alih menjadi mesin penggerak pembangunan.

“Kami ingin melihat Perumda Tirta Agung maju dan pelayanannya prima. Tapi itu semua harus dimulai dari rumah yang bersih. Penuhi hak karyawan dan lindungi kesejahteraan mereka. Jika tidak, kepemimpinan ini hanya akan menjadi babak baru dari persoalan lama yang terus berulang,” kata Akbar menutup pernyataannya.

MPC Pemuda Pancasila OKI menyatakan akan mengawal proses transisi ini dan memastikan tidak ada satu pun karyawan yang kehilangan hak normatifnya dalam momentum pergantian direksi ini. (dhi)