Uji Marwah Legislatif, DPRD OKI Bedah “Rapor” Ekonomi Bupati Muchendi

Rapat Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2025 menjadi medan pembuktian fungsi pengawasan DPRD OKI. Di bawah komando Farid Hadi Sasongko, legislatif menyoroti tajam rendahnya realisasi PAD di tengah klaim pertumbuhan ekonomi makro yang berkilau.

KAYUAGUNG, NUSALY – Senin (30/3/2026) pagi, atmosfer di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak sedang membicarakan seremonial rutin. Di balik jajaran kursi kayu jati dan denting mikrofon, sebuah mekanisme checks and balances sedang bekerja di level tertinggi.

Agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk membedah “isi dapur” eksekutif selama setahun terakhir.

Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, membuka rapat dengan nada yang tegas namun terukur. Di hadapannya, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki bersiap menyodorkan tumpukan dokumen yang akan menjadi penentu penilaian kinerja pemerintah daerah.

Bagi DPRD OKI, LKPJ ini bukan sekadar kewajiban konstitusional yang harus gugur setiap tahun, melainkan alat ukur apakah APBD senilai triliunan rupiah benar-benar mengubah wajah kemiskinan di Bumi Bende Seguguk.

Paradoks Angka dan Realita

Dalam naskah pidatonya, Bupati Muchendi membawa sederet angka yang tampak impresif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) OKI atas dasar harga berlaku disebut menyentuh angka Rp 5,23 triliun.

Tak hanya itu, indikator makro lainnya ikut dipamerkan: tingkat kemiskinan turun ke level 105,26, pengangguran terbuka menyusut ke angka 3,12 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,20.

“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen dalam mendorong pembangunan yang inklusif,” ujar Muchendi di hadapan rapat paripurna. Ia juga menyoroti sektor kesehatan yang menunjukkan perbaikan melalui umur harapan hidup masyarakat yang kini mencapai 74,47 tahun.

Namun, bagi DPRD OKI, angka statistik tetaplah angka sebelum diuji di lapangan. Para legislator di gedung rakyat ini bertugas memastikan bahwa kenaikan IPM tersebut bukan sekadar angka di atas kertas BPS, melainkan tercermin pada akses sekolah yang mudah di Sungai Menang hingga layanan kesehatan yang responsif di pesisir Air Sugihan.

Data-data sosial inilah yang akan dikuliti habis oleh panitia khusus (pansus) DPRD OKI dalam hari-hari mendatang.

Lampu Kuning Kemandirian Fiskal

Satu hal yang paling menyita perhatian meja pimpinan DPRD adalah struktur realisasi keuangan daerah. Dari target pendapatan Rp 3,12 triliun, realisasi hanya mampu menyentuh angka Rp 2,68 triliun atau sekitar 86,02 persen. Di sisi belanja, serapan anggaran berada di posisi 82,17 persen atau sebesar Rp 2,59 triliun.

DPRD OKI menaruh catatan merah pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi 60,31 persen. Rendahnya angka PAD ini menjadi sinyal bahwa napas pembangunan OKI masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer pusat. Kondisi ini membuat postur APBD OKI rentan terhadap dinamika kebijakan di Jakarta.

Bupati Muchendi pun tak menampik tantangan ini di hadapan dewan. “Ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan memperkuat kemandirian keuangan daerah,” ungkapnya.

Pernyataan ini menjadi amunisi bagi DPRD untuk mendorong eksekutif agar lebih agresif namun cerdas dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah tanpa mencekik daya beli masyarakat atau menghambat investasi.

Navigasi Menuju 2029

Penyerahan LKPJ ini hanyalah awal dari maraton pengawasan. DPRD OKI menekankan bahwa setiap rupiah yang terserap harus memiliki korelasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan riil.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif kini diarahkan pada visi besar “Maju Bersama” menuju 2029. Bagi dewan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya tumbuh secara statistik, tetapi harus mekar secara merata di seluruh lapisan sosial.

Melalui mekanisme pansus, DPRD OKI akan mengeluarkan rekomendasi strategis yang mengikat. Rekomendasi ini nantinya akan menjadi navigasi bagi pemerintah daerah untuk menambal kebocoran anggaran dan mempertajam prioritas belanja di tahun-tahun mendatang.

Di bawah kawalan ketat Farid Hadi Sasongko dan jajaran dewan, marwah legislatif dipertaruhkan untuk memastikan rakyat Ogan Komering Ilir tidak hanya menjadi penonton dalam laju pembangunan daerahnya sendiri. (dhi)