Hapus Sekat Perbatasan, Muba dan Muaro Jambi Teken Kemitraan Strategis

Bupati HM Toha Tohet dan Bambang Bayu Suseno resmi ikat janji kolaborasi guna urus layanan publik hingga kepungan asap karhutla.

SEKAYU, NUSALY – Urusan perut dan keselamatan warga di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi kini tak lagi terganjal kaku oleh batas wilayah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Muaro Jambi resmi menanggalkan ego sektoral melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Sekayu, Rabu (17/4/2026). Langkah ini menjadi “benteng” hukum baru untuk membereskan peliknya pelayanan publik di zona abu-abu perbatasan kedua daerah.

Bagi Bupati Muba HM Toha Tohet, SH, kesepakatan ini bukan sekadar urusan coretan pena di atas kertas. Ia membidik akselerasi kesejahteraan yang selama ini sering terhambat oleh birokrasi lintas provinsi. Targetnya jelas: warga Muba maupun Muaro Jambi di garis batas harus merasakan kehadiran negara secara nyata dan cepat.

Perang Kolektif Lawan Karhutla

Salah satu “peluru” utama dalam kerja sama ini adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sudah jadi rahasia umum bahwa api tidak mengenal batas administrasi. Ketika lahan gambut di perbatasan membara, koordinasi antarpetugas seringkali terbentur aturan wilayah. Kini, dengan adanya payung hukum ini, aksi pemadaman dan pencegahan bisa dilakukan secara serentak dan terpadu tanpa perlu saling tunggu.

“Kesepakatan ini landasan kita untuk sikat habis persoalan lintas wilayah, terutama karhutla yang jadi momok tiap tahun. Sinergi ini harus jadi contoh nyata bagaimana dua daerah bisa seirama dan produktif,” tegas HM Toha Tohet dengan nada optimis.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, mengamini bahwa pendekatan kolaboratif adalah jalan satu-satunya agar bencana dan pelayanan dasar tidak terbengkalai. Baginya, sinkronisasi adalah kunci agar energi kedua daerah tidak habis hanya untuk urusan koordinasi yang bertele-tele.

Membedah Program Bersama

Acara yang turut dikawal jajaran DPRD, Polres, hingga Sekda dari dua kabupaten ini membuka keran komunikasi lebar-lebar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari urusan kesehatan hingga infrastruktur desa perbatasan kini punya rujukan hukum yang jelas untuk dikerjakan secara gotong royong.

“Banyak program yang harus kita bedah bersama. Kolaborasi ini harga mati agar setiap langkah kita lebih presisi,” tambah Bambang Bayu Suseno.

Sinergi Muba-Muaro Jambi ini seolah mengirim pesan kuat: batas wilayah seharusnya menjadi titik temu, bukan jurang pemisah. Di tengah tantangan ekonomi global yang kian dinamis, langkah kedua bupati ini menjadi bukti bahwa persatuan antar-daerah adalah amunisi paling ampuh untuk melayani rakyat di garis terdepan. (heri)