Pemkab Muba Susun Peta Kerentanan Pangan Berbasis Data FSVA

Dinas Ketahanan Pangan Musi Banyuasin mematangkan penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas sebagai basis kebijakan. Peta ini jadi instrumen utama menekan angka kemiskinan dan menjamin stok pangan di wilayah rentan.

SEKAYU, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperkuat kebijakan pangan melalui penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2026. Instrumen ini dipakai untuk memetakan kondisi pangan wilayah secara riil. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan daerah tepat sasaran serta berdampak langsung pada gizi masyarakat.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba Apriadi Aziz menekankan penggunaan data adalah harga mati dalam merumuskan kebijakan. Hasil evaluasi FSVA tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat ketahanan dan kerentanan antarwilayah di Muba. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penanganan spesifik sesuai karakteristik tiap kecamatan.

”Kita tidak bisa lagi bekerja pakai asumsi. Semua harus berbasis data. FSVA menjadi fondasi utama agar intervensi pemerintah tepat lokasi dan tepat manfaat,” ujar Apriadi di Sekayu, Rabu 8 April 2026.

Analisis lintas sektor

Penyusunan FSVA tahun 2026 fokus mempertajam analisis lintas sektor. Poin utama mencakup ketersediaan pangan, akses masyarakat, hingga pemanfaatan pangan bergizi. Integrasi data antarinstansi dianggap krusial guna mengendalikan potensi kerawanan pangan secara dini.

Upaya ini bagian dari agenda besar Pemerintah Kabupaten Muba menekan angka kemiskinan ekstrem. Ketahanan pangan adalah pilar utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat asupan aman. Pendekatan berbasis data memastikan isu pangan dikelola sebagai bagian pembangunan daerah yang adaptif.

Intervensi pemerintah harus menyentuh akar persoalan di wilayah rentan. Apriadi menyebut kejelasan data mempermudah distribusi bantuan dan infrastruktur pangan di desa. Masyarakat di pelosok harus merasakan kehadiran negara dalam bentuk kedaulatan pangan yang terukur.

Kolaborasi sistem pangan

Membangun sistem pangan tangguh butuh keterlibatan aktif banyak pihak. Pemkab Muba mendorong kolaborasi dinas terkait untuk membangun ekosistem pangan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat menjaga stok lokal juga jadi poin penting dalam analisis FSVA ke depan.

Data akurat memungkinkan aksi cepat pada wilayah dengan gangguan distribusi. Melalui pemetaan tajam, risiko kekurangan gizi kronis bisa dimitigasi sejak dini. Langkah ini bentuk kehadiran negara menjamin hak dasar warga atas pangan layak.

”Kalau data sudah jelas maka intervensi harus tepat. Kita ingin warga di wilayah rentan benar-benar merasakan dampak kebijakan,” tandas Apriadi. Keberlanjutan sistem pangan Muba bergantung pada akurasi pemetaan yang tengah disusun tim teknis saat ini. (dhi)