Herman Deru Suarakan Kesenjangan Infrastruktur Sumatera di Forum Akselerator Negeri

Gubernur Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Pusat memberikan solusi konkret terkait regulasi dana bagi hasil dan penguatan payung hukum guna menjawab tingginya tuntutan pembangunan di wilayah Sumatera yang luas.

PALEMBANG, NUSALY – Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera kembali menjadi sorotan utama dalam Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Sabtu (25/4/2026). Di hadapan para kepala daerah se-Sumatera, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru blak-blakan mengenai beban berat yang dipikul pemerintah daerah dalam memenuhi ekspektasi infrastruktur masyarakat.

Herman Deru memandang forum ini sebagai ruang terhormat bagi para pemimpin daerah untuk melakukan improvisasi pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi di daerah sering kali terbentur tembok regulasi pusat. Menurutnya, kepala daerah tidak bisa bergerak lincah meningkatkan pendapatan jika tidak dibekali payung hukum yang jelas dan skema pembagian anggaran yang adil.

“Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang jelas dari pusat. Terkait dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), dan lainnya, tentu kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah pusat,” tegas Herman Deru.

Tantangan Geografis dan Tuntutan Publik

Persoalan infrastruktur menjadi poin krusial yang ditekan oleh orang nomor satu di Sumatera Selatan ini. Herman Deru membandingkan kondisi Sumatera yang memiliki luas wilayah masif dengan Pulau Jawa. Karakteristik geografis ini membuat biaya pembangunan di Sumatera jauh lebih tinggi, sementara tuntutan pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.

Ia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak sebagai jembatan yang mampu memberikan solusi administratif agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan pembangunan secara optimal. Tanpa ada kebijakan khusus yang mempertimbangkan aspek kewilayahan, Sumatera dikhawatirkan akan terus tertinggal dalam akselerasi ekonomi nasional.

Visi Nasional dan Curhatan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, mengakui bahwa Kemendagri kerap menjadi tempat “curhat” bagi para kepala daerah mengenai kendala pembangunan. Forum Akselerator Negeri ini sengaja didesain untuk memastikan visi nasional tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan terakselerasi hingga ke pelosok daerah.

“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi. Kami mendengar keluhan, tapi kami juga melihat semangat. Pendekatan kewilayahan menjadi fokus kita, terutama di Sumatera yang memang sangat membutuhkan penguatan infrastruktur dan payung hukum untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Bima Arya.

Pertemuan strategis ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di Sumatera. Para kepala daerah bersepakat bahwa penguatan koordinasi pusat-daerah adalah harga mati agar potensi besar Pulau Sumatera tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan bagi masyarakatnya. (***)