Memutus Rantai Bantuan Salah Sasaran, BAZNAS OKU Bertaruh pada Akurasi Data BPS

Persoalan klasik bantuan sosial yang meleset dari sasaran kini coba dijawab BAZNAS OKU dengan menanggalkan ego sektoral. Integrasi data kemiskinan dengan BPS menjadi pertaruhan untuk menjaga marwah dana umat agar benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.

BATURAJA, NUSALY – Selama puluhan tahun, musuh terbesar dari program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah bukanlah kekurangan anggaran, melainkan kaburnya data penerima. Seringkali, bantuan sosial justru jatuh ke tangan mereka yang lebih “vokal” secara politik atau sosial, sementara warga yang berada di kerak kemiskinan terdalam justru terlupakan karena tak tercatat.

Menyadari besarnya risiko moral tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah yang tidak lazim dilakukan lembaga filantropi lokal pada umumnya. Mereka memutuskan untuk tidak lagi berjalan sendiri dan memilih menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) OKU guna mengintegrasikan data mustahik atau penerima zakat.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor BPS OKU pada Selasa (28/4/2026) ini bukan sekadar seremoni jabat tangan antarpejabat. Di baliknya, ada upaya besar untuk membedah kembali profil kemiskinan di kabupaten berjuluk “Sebimbing Sekundang” tersebut. BAZNAS ingin memastikan bahwa setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan umat dikelola secara berbasis data (data-driven), bukan berdasarkan asumsi atau laporan sepihak dari perangkat desa.

Ketua BAZNAS OKU, Imam Nuryadin, menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah napas bagi lembaga yang dipimpinnya. Tanpa transparansi dan akurasi, kepercayaan itu akan luruh. “Kemitraan dengan BPS adalah langkah untuk menjaga marwah dana umat. Dengan data yang akurat, kita meminimalkan kesalahan manusiawi dalam penyaluran. Kita ingin dana ini profesional, transparan, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi mustahik,” tegas Imam.

Menghapus Disparitas Data

Persoalan data kemiskinan di tingkat lokal seringkali terjebak pada angka-angka administratif yang kaku. Padahal, kondisi sosial ekonomi di lapangan sangat dinamis. Integrasi dengan BPS memungkinkan BAZNAS untuk melihat peta kemiskinan secara lebih makro sekaligus sektoral, sehingga program pemberdayaan ekonomi yang dirancang bisa disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan di tiap kecamatan.

Kepala BPS OKU, Anugrahani Prasetyowati, menyadari betul bahwa data statistik miliknya akan menjadi instrumen vital bagi BAZNAS. “Kami siap menyuplai data dan informasi yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk nyata bagaimana statistik tidak hanya berakhir sebagai laporan di atas meja, tetapi turun ke lapangan untuk mendukung program kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Sinergi ini secara tidak langsung menyentil pola lama penanganan kemiskinan yang cenderung sporadis dan tumpang tindih. Selama ini, banyak bantuan sosial dari berbagai instansi menumpuk pada orang yang sama karena perbedaan basis data. Dengan menggunakan data tunggal dari BPS, BAZNAS OKU mencoba memelopori sinkronisasi program agar lebih efektif dan efisien.

Langkah ini juga menjadi tantangan bagi keterbukaan informasi publik di daerah. Dengan melibatkan BPS, BAZNAS OKU secara sukarela meletakkan kinerjanya di bawah mikroskop ilmiah. Ke depan, efektifitas penyaluran dana zakat di OKU tidak lagi diukur dari seberapa banyak paket sembako yang dibagikan, melainkan seberapa besar angka kemiskinan yang berhasil ditekan berdasarkan data statistik yang objektif.

Transparansi radikal berbasis data inilah yang menjadi pembeda utama antara jurnalisme informasi dengan jurnalisme solusi yang diusung oleh media-media arus utama berkualitas. (Jum Radit)