Bupati Muba HM Toha Tohet mengutus jalur birokrasi taktis untuk mengamankan lima rumah warga yang berada di ambang patahan tebing Sungai Musi. Langkah kedaruratan ini menjadi ujian nyata bagi kecepatan eksekusi anggaran mitigasi daerah.
SEKAYU, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengambil langkah kedaruratan taktis guna merespons bencana tanah longsor yang mengancam permukiman padat.
Langkah cepat ini diambil menyusul runtuhnya tebing pembatas Sungai Musi di wilayah Jalan Laskar Jimbun Lingkungan III, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu.
Bupati Musi Banyuasin (Muba) HM Toha Tohet SH langsung menginstruksikan jajaran birokrasi tertinggi daerah untuk turun ke lokasi tapak pada Senin (18/5/2026).
Peristiwa yang terjadi satu hari sebelumnya tersebut telah menghancurkan satu unit warung warga dan menempatkan lima rumah lainnya dalam risiko amblas yang tinggi.
Jarak patahan tanah baru dengan fondasi rumah panggung semi-permanen milik warga kini hanya tersisa dua meter.
Kondisi kritis ini memaksa pemerintah daerah menetapkan wilayah tersebut sebagai zona pengawasan ketat guna menghindari potensi timbulnya korban jiwa.
Mobilisasi birokrasi
Guna memastikan penanganan darurat berjalan tanpa hambatan birokrasi, Bupati mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs Syafaruddin MSi memimpin langsung tim teknis di lapangan.
Pemkab Muba memfokuskan pemantauan pada pergerakan retakan tanah lateral yang berpotensi meluas akibat gerusan arus bawah sungai.
Kehadiran Sekda di lokasi tapak didampingi oleh Camat Sekayu Edy Heriyanto SH MSi untuk memobilisasi perangkat RT dan RW dalam skema evakuasi mandiri. Langkah awal ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak pemerintah daerah dalam menempatkan keselamatan warga di atas prosedur administratif konvensional.
“Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Kita turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan, memastikan warga yang terdampak dan terancam mendapatkan perhatian, serta mendorong penanganan awal dilakukan secepat mungkin,” ujar Syafaruddin di Sekayu.
Pemerintah daerah menyadari bahwa karakteristik tanah lempung berpasir di Soak Baru sangat rentan terhadap fluktuasi debit air Sungai Musi. Oleh karena itu, aparat kelurahan diinstruksikan untuk menegakkan larangan aktivitas berat di sekitar bibir longsoran demi menjaga stabilitas tanah permukaan.
Intervensi darurat
Peran aktif pemerintah daerah juga terlihat dari pengerghan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muba yang dipimpin oleh Marko Susanto SSTP MSi. Atas perintah kepala daerah, tim kedaruratan ini langsung melakukan kaji cepat dampak lingkungan untuk memetakan zonasi bahaya sekunder.
BPBD Muba diarahkan untuk tidak bekerja sendiri, melainkan mengoordinasikan jajaran lintas sektoral, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum. Sinergi ini diperlukan untuk menyiapkan skema jaring pengaman sosial dan logistik darurat jika opsi pengungsian sementara harus diberlakukan bagi lima kepala keluarga tersebut.
“Tim sudah turun ke lapangan bersama unsur kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan masyarakat. Fokus awal kita adalah kaji cepat, pendataan dampak, serta memastikan area yang rawan tetap dalam pengawasan,” jelas Marko.
Pemerintah daerah juga membuka posko pengaduan darurat 24 jam di tingkat kelurahan agar masyarakat dapat melaporkan setiap gejala pergerakan tanah susulan. Langkah intervensi non-struktural ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kepanikan publik di tengah ketidakpastian kondisi cuaca hulu.
Tantangan anggaran
Bencana longsor di Soak Baru ini secara tidak langsung menyingkap celah besar dalam manajemen risiko jangka panjang yang dihadapi Pemkab Muba.
Sebagai otoritas wilayah, pemerintah daerah kerap terbentur pada keterbatasan alokasi dana belanja tidak terduga (BTT) untuk membangun infrastruktur permanen penahan tebing sungai.
Pembangunan dinding penahan tanah (retaining wall) atau turap beton berskala besar di sepanjang sabuk Sungai Musi membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi. Anggaran daerah sering kali harus diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan sektor ketahanan pangan primer desa.
Akibatnya, intervensi pemerintah daerah di wilayah tapak sering kali bersifat reaktif ketimbang preventif. Pemkab Muba kini dihadapkan pada urgensi untuk menyusun ulang cetak biru tata ruang bantaran sungai, termasuk mengajukan bantuan anggaran strategis kepada pemerintah pusat.
Keberlanjutan ruang
Melalui momentum bencana ini, Bupati HM Toha Tohet SH dituntut tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek berupa bantuan logistik semata. Komitmen politik anggaran daerah diuji untuk merumuskan kebijakan relokasi yang manusiawi atau penguatan struktur tebing secara masif pada tahun anggaran berjalan.
Resistensi sosiologis warga yang enggan berpindah dari tepi sungai karena faktor ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi instrumen kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif dari kepala daerah menjadi instrumen penting untuk menyadarkan komunitas akan bahaya laten abrasi.
Arus Sungai Musi tidak akan berhenti mengikis tebing kota Sekayu selama struktur pelindung permanen belum terbangun.
Kecepatan Pemkab Muba dalam mengalihkan diskresi anggaran kedaruratan menjadi penentu utama apakah ruang hidup warga Soak Baru dapat terselamatkan atau justru amblas pada masa puncak penghujan berikutnya. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
