Kehadiran penuh jajaran eksekutif dalam Rapat Paripurna ke-37 menjadi komitmen Pemprov Sumsel untuk merekam catatan legislatif guna penyempurnaan laporan pertanggungjawaban anggaran.
PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan seluruh perangkat daerah mengawal langsung proses transparansi anggaran daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Edward Candra, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Paripurna ke-37 (XXXVII) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Jumat (26/6/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto. Forum konstitusional ini mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025 sebelum nantinya disahkan menjadi peraturan daerah.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Sumsel secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi atas capaian kinerja keuangan pemprov, sekaligus memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan program di lapangan.
Kesiapan Eksekutif Merespons Legislatif
Kehadiran Sekda Edward Candra bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi representasi kesiapan pihak eksekutif untuk menyerap dan merespons secara langsung setiap masukan dari legislatif. Kehadiran jajaran birokrasi ini penting agar setiap catatan strategis yang dilemparkan fraksi-fraksi dewan dapat langsung dipetakan oleh masing-masing OPD teknis.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi kelembagaan yang setara dan terbuka dengan DPRD. Melalui sinergi ini, catatan yang diberikan oleh legislatif diposisikan sebagai instrumen evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
Tahapan Pembahasan Berlanjut
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian panjang tahapan pembentukan regulasi pertanggungjawaban anggaran daerah. Jalannya persidangan memastikan bahwa setiap penggunaan uang negara dikaji secara terbuka oleh fungsi pengawasan parlemen.
Setelah mendengarkan dan merekam seluruh pandangan umum serta catatan evaluasi dari fraksi-fraksi DPRD Sumsel, rapat kemudian diskors. Tahapan legislasi selanjutnya akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban resmi Gubernur Sumatera Selatan atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan sebelum melangkah ke proses pengesahan Raperda. ***
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
