Depok, Nusaly.com – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi membuka Paralegal Academy pada Selasa malam (28/5). Acara ini menandai dimulainya kompetisi Paralegal Justice Award (PJA) 2024, yang bertujuan untuk membekali kepala desa (kades) dan lurah dengan ilmu paralegal serta mengapresiasi peran mereka dalam menyelesaikan perkara dan memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi.
Pentingnya Peran Paralegal di Masyarakat
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, dalam sambutannya menekankan peran krusial paralegal dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, pemberdayaan hukum, serta mendukung advokat dalam memberikan bantuan hukum. Uniknya, kepala desa dan lurah seringkali secara tidak langsung menjalankan peran paralegal di daerah mereka.
“Paralegal adalah wujud nyata kehadiran negara hukum di tengah masyarakat,” ujar Widodo. “Kepala desa/lurah bukan hanya pemimpin formal, tapi juga tokoh sentral dan pengayom yang melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai masalah.”
PJA 2024: Apresiasi bagi Juru Damai Desa
Melalui PJA 2024, BPHN memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang berhasil menciptakan lingkungan desa yang tertib hukum, aman, dan sadar hukum. Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) akan diberikan kepada mereka yang lulus Paralegal Academy selama tiga hari ke depan.
Selain itu, desa/kelurahan yang sukses mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan program prioritas pemerintah akan mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita. Indikator penilaian meliputi kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja. Kepala desa/lurah yang meraih NLP dan Anubhawa Sasana Jagaddhita akan mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Paralegal Justice Award 2024.
Dukungan Mahkamah Agung
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, yang diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung, Irwan Rosady, menyatakan dukungan penuh terhadap Paralegal Academy. Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, sehingga tidak semua masalah harus dibawa ke ranah hukum.
BPSDM Hukum dan HAM Siapkan Paralegal Andal
Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, menjelaskan bahwa pendekatan Corporate University yang diterapkan BPSDM bertujuan untuk menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan nyata organisasi. Peserta Paralegal Academy akan dibekali dengan kompetensi penting, seperti pemahaman hukum dasar, kondisi wilayah, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik.
Antusiasme Peserta Tinggi
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, melaporkan bahwa jumlah pendaftar PJA 2024 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 1.067 pendaftar, terpilih 300 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Selama Paralegal Academy, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan, termasuk pre-test dan post-test, pembekalan materi, voting favorit publik, kunjungan ke Mahkamah Agung, upacara Hari Lahir Pancasila, dan pengukuhan sebagai Paralegal Indonesia.
Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga
PJA 2024 merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kegiatan ini juga didukung oleh Bank Mandiri, Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo), Dewan Sengketa Indonesia, dan Jimly School of Law And Government.
Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2024 merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai dan pemberi bantuan hukum di masyarakat. Dengan peningkatan kompetensi paralegal, diharapkan penyelesaian konflik di tingkat desa dapat lebih efektif dan berkeadilan, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib hukum. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
