Job Fit Pejabat Eselon II OKI, Antara Penyegaran Birokrasi dan Bayang-bayang Politisasi

Kayuagung, Nusaly.com – Kabar angin berembus kencang di lorong-lorong kantor pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan job fit untuk Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau pejabat eselon IIb setingkat kepala dinas tengah berlangsung. Namun, di balik tujuan mulia untuk meningkatkan kinerja birokrasi, tercium aroma politisasi yang membuat sejumlah pihak merasa resah.

Job Fit: Upaya Menata Ulang Jajaran Birokrasi

Job fit, atau uji kesesuaian, merupakan upaya untuk menilai kecocokan antara kompetensi dan karakteristik seorang pejabat dengan tuntutan jabatan yang diembannya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berbasis merit.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) OKI, Mauliddini SKM, melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian, M. Husni, membenarkan adanya proses job fit yang sedang berlangsung. Namun, Husni enggan memberikan penjelasan lebih rinci dengan alasan keterbatasan kewenangan.

“Mohon maaf, hari ini Kaban, Sekban, termasuk juga Kabid Mutasi sedang dinas luar, ini juga masih terkait dengan pelaksanaan job fit,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPP OKI.

Eselon III dan IV Ikut Terseret Arus?

Kabar burung yang beredar di kalangan ASN OKI menyebutkan bahwa job fit ini tak hanya menyasar pejabat eselon II. Pejabat eselon III dan IV setingkat kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi) pun disebut-sebut bakal terkena imbasnya.

Salah seorang pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya. “Ini yang sekarang membuat kita resah jika ini memang terjadi. Yang dianggap tidak loyal bisa saja digeser,” ujarnya.

Ia menduga, mutasi jabatan untuk Kabid dan Kasi bisa saja terjadi dengan dalih “kebutuhan organisasi”. Namun, ia khawatir hal ini justru menjadi kedok untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu.

Pilkada 2024: Hantu Politisasi Birokrasi

Ferry Utama, tokoh pemuda OKI, menilai job fit pada dasarnya adalah langkah positif untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian mengingat situasi politik menjelang Pilkada 2024.

“Kabar yang beredar di kalangan ASN justru menarik, siapa yang dituding tidak loyal maka siap-siap untuk dimutasi, apalagi yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.

Ferry khawatir job fit ini justru ditunggangi untuk kepentingan politik praktis. Ia mendesak Pemkab OKI, BKN, dan Kemendagri untuk memastikan bahwa proses job fit berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik.

Job fit pejabat eselon II di OKI menjadi sorotan publik. Di satu sisi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran akan adanya politisasi yang bisa mencederai prinsip meritokrasi.

Transparansi dan independensi menjadi kunci agar job fit tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Pemkab OKI, BKN, dan Kemendagri harus memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. ***