Ambisi Muba Mempercepat Konektivitas Lewat BKBK 2026

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mematok target tinggi untuk pemulihan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Melalui usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) sebesar Rp632 miliar, Kabupaten Muba berupaya menuntaskan persoalan jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat di Bumi Serasan Sekate.

PALEMBANG, NUSALY – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, strategi menjemput bola ke pemerintah provinsi menjadi langkah krusial bagi keberlanjutan pembangunan. Hal inilah yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Prioritas Pembangunan di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Senin (9/3/2026).

Di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, Muba mengajukan usulan dana BKBK sebesar Rp632 miliar dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Angka fantastis ini bukan tanpa dasar; ia merupakan akumulasi dari kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat tapak yang selama ini terkendala aksesibilitas.

Pj Sekda Muba, Drs Syafaruddin MSi, menegaskan bahwa usulan tahun ini sangat spesifik dan terukur. Fokusnya adalah infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas warga. Dalam rinciannya, anggaran tersebut diproyeksikan untuk perbaikan dan pembangunan 26 ruas jalan, 6 unit jembatan, serta satu paket normalisasi sungai.

“Usulan kami ini fokus pada infrastruktur yang mendesak untuk kebutuhan masyarakat Muba. Prinsipnya, apa yang kami ajukan sangat dibutuhkan untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh antarwilayah,” ujar Syafaruddin. Langkah ini dipandang sebagai bentuk percepatan pembangunan agar disparitas antar-kecamatan di Muba bisa segera diminimalisir.

Konektivitas Wilayah

Kepala Bappeda Muba, Dr Mursalin SE MM, merinci bahwa ada tujuh ruas jalan utama yang menjadi “bintang” dalam usulan BKBK 2026. Salah satu yang paling strategis adalah peningkatan Jalan Mangun Jaya – Macang Sakti sepanjang 7,14 kilometer dengan nilai usulan Rp40 miliar. Ruas ini merupakan jalur ekonomi yang krusial bagi distribusi hasil bumi.

Selain itu, Pemkab Muba juga mengincar peningkatan Jalan Sekayu – Muara Teladan hingga Simpang Supat (Simpang 108) sepanjang 5 kilometer dengan anggaran Rp35 miliar. Jalur ini dinilai vital karena menghubungkan pusat pemerintahan dengan wilayah penyangga lainnya. Ruas-ruas lain seperti Jalan Sukarami – Berlian Makmur dan Jalan Bandar Jaya – Keluang juga masuk dalam daftar prioritas dengan nilai masing-masing Rp30 miliar.

“Kami ingin memastikan setiap jengkal jalan yang diperbaiki dapat memperlancar distribusi barang dan jasa. Jika jalan mulus, biaya logistik turun, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat otomatis akan terakselerasi,” tambah Mursalin.

Skala Prioritas

Namun, ambisi besar Muba ini harus berhadapan dengan realitas anggaran di tingkat provinsi. Plt Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dody Eko Prasetyo ST MT, memberikan catatan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 masih akan sangat ketat. Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel meminta setiap daerah, termasuk Muba, untuk benar-benar mengedepankan skala prioritas.

Dody menekankan bahwa program yang akan direalisasikan adalah program yang memiliki dampak paling nyata dan terukur bagi masyarakat luas. “Kita akan menginventarisasi program yang benar-benar prioritas agar program yang diusulkan dapat direalisasikan secara optimal,” tegasnya.

Bagi Muba, tantangan ini dijawab dengan penguatan data teknis di setiap ruas yang diusulkan. Kehadiran tim teknis dari Dinas PUPR Muba dalam rapat tersebut menunjukkan keseriusan pemkab dalam mempertahankan argumen urgensi setiap proyek. Di era pembangunan yang berbasis data, akurasi usulan menjadi kunci agar dana bantuan keuangan bisa mengucur ke Bumi Serasan Sekate.

Dampak Ekonomi

Langkah agresif Pemkab Muba dalam mengusulkan anggaran infrastruktur ini merupakan bagian dari visi besar Toha Tohet untuk menjadikan Muba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap bukan hanya soal kenyamanan berkendara, melainkan tentang martabat ekonomi warga yang selama ini terisolasi akibat jalan yang rusak.

Dengan usulan Rp632 miliar ini, masyarakat Muba menaruh harapan besar agar konektivitas antar-wilayah bukan lagi sekadar janji di atas kertas. Penuntasan jalan menuju Kecamatan Lalan, misalnya, tetap menjadi sorotan utama agar warga di wilayah perairan tersebut benar-benar merasa menjadi bagian integral dari kemajuan Musi Banyuasin.

Sinergi antara Pemkab Muba dan Pemerintah Provinsi Sumsel kini menjadi kunci penentu. Jika usulan ini disetujui, tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun “panen” infrastruktur bagi Muba, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang bagi pemimpin yang punya nyali untuk menjemput perubahan. (dhi)